Menhan Ryamizard: Tak Ada Urusan Tim Mawar dengan TNI

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberikan keterangan pers usai rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2019 di Gedung AH Nasution Lt 16, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. TEMPO/Subekti.

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberikan keterangan pers usai rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2019 di Gedung AH Nasution Lt 16, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu angkat bicara ihwal temuan Majalah Tempo mengenai dugaan keterlibatan mantan anggota Tim Mawar dalam kerusuhan di Jakarta pada 22 Mei 2019.

    "Jangan bicara itu. Tim Mawar, kan sudah selesai. Sudah ada hukuman segala macam. Sudah selesai, jangan dipikirkan lagi," ujar Ryamizard di sela kunjungannya ke kediaman cendekiawan Ahmad Syafii Maarif di Kota Yogya pada Selasa, 11 Juni 2019.

    BacaFauka Noor Farid: Tim Mawar Selalu Dikaitkan dengan Kerusuhan

    Menhan Ryamizard menuturkan jika ditemukan dugaan keterlibatan eks Tim Mawar dalam rusuh 22 Mei dia meminta ditanyakan kepada polisi. "Polisi bisa mengusut." Dia juga menyatakan jika ada dugaan keterlibatan mantan prajurit TNI itu pun tak ada urusannya dengan TNI.

    "TNI tidak ada urusannya dengan Tim (Mawar) itu. Walaupun itu dulu (bagian dari) TNI. Karena TNI sekarang lain. Jangan dikait-kaitkan, tidak baik," tuturnya.

    Hasil liputan Majalah Tempo menemukan dugaan keterlibatan eks anggota Tim Mawar, yang berada di balik penculikan aktivis pada 1998, dalam unjuk rasa mendukung Capres Prabowo Subianto pada 22 Mei 2019 yang berujung kerusuhan di sekitar Kantor Bawaslu RI, Jakarta. Polri juga tengah mengusut kasus aktor di belakang kerusuhan.

    Baca jugaPolri Selidiki Keterlibatan Tim Mawar dalam Kerusuhan 22 Mei 

    Ryamizard mengatakan dirinya tak mau lagi membahas masalah Tim Mawar. Dia meminta masalah politik praktis disudahi. Dia berpendapat saat ini yang lebih penting adalah membahas masalah politik negara. "Politik negara itu apa? Itu soal bagaimana Negara Kesatuan republik Indonesia dengan dasarnya Pancasila tetap utuh. Itulah politik negara."

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.