Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Oktober Masih 3 Bulan Lagi, Menteri Tjahjo Kumolo Sudah Pamitan

Reporter

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi rumah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, 5 Juni 2019. Tempo/Friski Riana
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi rumah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, 5 Juni 2019. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi isyarat tidak akan berada di pos yang sama dalam pemerintahan yang akan datang. "Dalam sejarahnya, hanya satu kali. Selama ini tidak ada dua kali," kata Tjahjo di Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan Ditjen Dukcapil Kemendagri pada  Selasa, 11 Juni 2019.

Untuk itu, ujar Tjahjo, dalam sisa waktu tiga bulan masa jabatannya, dia ingin mengoptimalkan segala regulasi dan memastikan aspek politik juga berjalan dengan baik. "Silakan nanti diteruskan oleh Mendagri yang baru setelah tanggal 20 Oktober yang akan datang."

Baca juga: Mendagri akan Potong Tunjangan ASN Bolos Kerja Usai Libur Lebaran

Tjahjo juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan koreksi jajarannya di Kementerian Dalam Negeri. Ia meminta maaf jika selama ini dia jarang datang ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini. Alasannya hampir empat tahun masa kerjanya dihabiskan untuk mengurus persoalan politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Selama 2,5 tahun hidupnya habis di DPR menyusun undang-undang Pemilu, kemudian memonitor Pilkada serentak," kata Tjahjo.

Baca juga: Hari Ini Mendagri Tjahjo Kumolo Hadiri ... 

Politikus PDIP itu mengaku belum tahu siapa yang akan menggantikannya di pos itu pada kabinet mendatang. "Enggak tahu (kalau) itu haknya presiden," ujar Tjahjo Kumolo.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Kabinet, AHY Sebut Demokrat Sudah Buat Komitmen dengan Prabowo

11 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan kepada awak media soal kasus mafia tanah di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. AHY mengaku perlu dukungan dari berbagai pihak seperti kejaksaan, kepolisian hingga pemerintah daerah untuk memberantas mafia tanah, sebelumnya Satgas Antimafia tanah (ATR/BPN) telah mengungkap kasus penggunaan surat kusa palsu di Banyuwangi dan Pamekasan pada 16 Maret lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soal Kabinet, AHY Sebut Demokrat Sudah Buat Komitmen dengan Prabowo

AHY mengatakan Partai Demokrat sudah membuat komitmen dengan Prabowo Subianto terkait posisi dalam pemerintahan mendatang.


Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

4 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini


KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

6 hari lalu

Bupati Muna (nonaktif), Muhammad Rusman Emba, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Muhammad Rusman, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2022 di Kementerian Dalam Negeri. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.


Bamsoet Harap Kabinet Baru Pemerintahan Diisi Figur Kompeten

12 hari lalu

Bamsoet Harap Kabinet Baru Pemerintahan Diisi Figur Kompeten

Bamsoet menegaskan, kabinet mendatang harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, berintegritas, dan memiliki loyalitas yang tinggi.


Ditanya soal Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya, Prabowo: Masih Lama

12 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di rumah dinas Airlangga, Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Kamis 11 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Ditanya soal Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya, Prabowo: Masih Lama

Menteri Pertahanan dan calon presiden Prabowo Subianto menghadiri acara halal bihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.


Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

12 hari lalu

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimly Asshidiqie, saat ditemui usai sidang etik MKMK di Gedung MKRI 2, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.
Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.


Ketum PAN Tak Khawatir soal Jatah Kursi Menteri Berkurang jika Partai Lawan Gabung Koalisi

13 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketum PAN Tak Khawatir soal Jatah Kursi Menteri Berkurang jika Partai Lawan Gabung Koalisi

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengaku tak khawatir jatah kursi menteri berkurang jika koalisi semakin ramai.


Bulan Lalu Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Kini Jokowi Diusulkan Jadi Penasehat Khusus Presiden

15 hari lalu

Presiden Jokowi (tengah) melihat proses pembagian sembako untuk warga di pintu Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 6 April 2024. Sebanyak 1000 paket sembako dibagikan Presiden Joko Widodo untuk warga Bogor di bulan Ramadan 1445 Hijriyah. ANTARA/Arif Firmansyah
Bulan Lalu Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Kini Jokowi Diusulkan Jadi Penasehat Khusus Presiden

Sebelum diusulkan jadi penasehat khusus presiden, pada Maret lalu, Jokowi sempat diusulkan untuk memimpin koalisi besar jika masuk Partai Golkar.


Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

16 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini (di podium) pada sidang perselisihan Pilpres 2024 di ruang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5 April 2024). (ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos)
Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

Pada sidang pekan lalu, Gani membantah ada mobilisisasi atau pengerahan Pj. kepala daerah untuk memenangkan Prabowo-Gibran.


Maruarar Sirait Sebut Jokowi Bakal Jadi Penasihat Khusus Prabowo

16 hari lalu

Politikus Maruarar Sirait saat memberi keterangan usai mendampingi kunjungan capres Prabowo Subianto ke Kantor PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, Jumat (19/1/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Maruarar Sirait Sebut Jokowi Bakal Jadi Penasihat Khusus Prabowo

Mantan Politikus PDIP Maruar Sirait menyoroti hubungan capres terpilih Prabowo Subianto dengan Jokowi.