Andi Arief Sarankan Gerindra Periksa Fauka Secara Internal

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fauka Noor Farid, mantan anak buah Prabowo Subianto di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) diduga berada di belakang demonstrasi di sekitar Badan Pengawas Pemilu yang berujung rusuh 22 Mei. medanheadlines.com

    Fauka Noor Farid, mantan anak buah Prabowo Subianto di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) diduga berada di belakang demonstrasi di sekitar Badan Pengawas Pemilu yang berujung rusuh 22 Mei. medanheadlines.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyarankan Partai Gerindra malakukan pemeriksaan internal sehubungan dengan dugaan keterlibatan Fauka Noor Farid dalam kerusuhan 22 Mei 2019. Menurut Andi, Gerindra harus ikut menelusuri peran Ketua Bidang Pendayagunaan Aparatur Partai Gerindra itu dalam kerusuhan yang menewaskan delapan orang tersebut.

    "Harus ada pemeriksaan internal yang pasti mekanismenya ada di partai," kata Andi kepada Tempo, Selasa, 11 Juni 2019.

    Baca juga: Alasan Prabowo Ungkit Pilihan Politik Ani Yudhoyono saat Takziah

    Gerindra harus membela jika mantan anggota Komando Pasukan Khusus itu terbukti tak terlibat dalam kerusuhan. Namun jika terbukti terlibat, kata Andi, pemeriksaan selanjutnya harus menelusuri apakah tindakan Fauka terkait dengan partai atau sikap individu. "Harus dijelaskan motifnya baik ada keterlibatan atau sikap individu."

    Andi juga menyarankan Gerindra untuk meminta maaf kepada partai koalisi dan rakyat jika mantan anak buah Prabowo Subianto di Komando Pasukan Khusus itu terbukti terlibat dalam kerusuhan 22 Mei. "Karena itu sangat membahayakan."

    Berdasarkan penelusuran Majalah Tempo edisi 10 Juni 2019, Fauka ditengarai berada di kawasan Sarinah saat kerusuhan 22 Mei. Transkrip percakapan yang diperoleh Tempo juga mengungkap Fauka beberapa kali berkomunikasi dengan Ketua Umum Baladhika Indonesia Jaya Dahlia Zein, tentang kerusuhan yang pecah di kawasan Bawaslu. Baladhika Indonesia Jaya adalah organisasi pendukung Prabowo.

    Dua sumber di BPN Prabowo - Sandiaga bercerita Fauka ikut merancang demonstrasi di Bawaslu beberapa pekan sebelumnya. Menurut sumber ini, telah terjadi beberapa kali pertemuan membahas rencana demo, yang bertempat di kantor BPN di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, serta hotel di dekat Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat.

    Fauka membantah ikut merencanakan unjuk rasa. “Tidak ada pertemuan itu,” kata Fauka dikutip dari Majalah Tempo edisi 10 Juni 2019. Dia juga membantah berkomunikasi dengan Dahlia selama kerusuhan pecah dan mengaku tak ada di kawasan itu. “Saya jauh dari Bawaslu.”

    Baca juga: Politikus Gerindra: Lebih Baik Oposisi Ketimbang Gabung ke Jokowi

    Laporan Tempo juga mengungkap keterlibatan sejumlah personel Garda Prabowo, organisasi yang didirikan dan dipimpin Fauka, dalam demonstrasi. Salah satunya Abdul Gani Ngabalin, yang memiliki banyak nama alias. Ia bekas anak buah Rozario Marshal alias Hercules, preman Tanah Abang, dan kini sudah ditahan polisi. Gani kini ditahan di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya karena diduga terlibat dalam kerusuhan di sekitar Bawaslu.

    Sejumlah sumber di Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga mengatakan Abdul Gani menjabat Panglima Garda Prabowo. Garda Prabowo adalah kelompok relawan pendukung Prabowo - Sandiaga Uno yang didirikan dan dipimpin Fauka Noor Farid.

    Menjelang 22 Mei, Abdul Gani diduga ikut mengerahkan massa dari berbagai daerah, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku. Keesokan harinya, Abdul Gani ikut berunjuk rasa.  Tempo  memperoleh salinan transkripsi percakapan Abdul Gani dengan Fauka menjelang kerusuhan pecah.

    Fauka mengaku kenal dengan AbdulGani dan sering bertemu di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan. Tapi ia membantah memiliki kedekatan dengan pria asal Pulau Kei, Maluku, itu. Ia menyangkal keanggotaan Abdul Gani di Garda Prabowo, juga membantah memerintahkan menggalang massa untuk unjuk rasa berujung rusuh 22 Mei itu.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA | MAJALAH TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.