Sjamsul Nursalim Tersangka dan Kerugian Negara Rp 4,58 T

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sjamsul Nursalim dan Istri Mangkir Lagi

    Sjamsul Nursalim dan Istri Mangkir Lagi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih S. Nursalim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemenuhan kewajiban obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

    Baca: KPK Tetapkan Sjamsul Nursalim dan Istri Tersangka Korupsi BLBI

    Penetapan tersangka pemegang kendali saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) itu merupakan pengembangan dari kasus tersebut. "Sebelumnya KPK telah memproses satu orang, yaitu Syafruddin Arsyad Tumenggung, hingga putusan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 10 Juni 2019.

    Kasus BLBI merupakan kasus korupsi yang berkaitan dengan dana talangan yang diberikan pemerintah saat krisis keuangan pada 1997. Ada 48 bank komersil bermasalah akibat krisis yang akhirnya mendapat bantuan talangan lewat skema BLBI.

    Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar Rp 144,5 triliun. Kendati demikian, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan diperkirakan sekitar 95 persen dana tersebut ternyata diselewengkan.

    Adapun, KPK diketahui telah mengusut kasus ini sejak 2018, namun baru menyeret nama mantan Ketua BPPN Syarifuddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka pada April 2017. Pada September 2018, Syarifuddin telah divonis bersalah oleh Pengadilan Korupsi dan dijatuhi hukuman penjara 13 tahun.

    Baca juga: KPK akan Menyita Aset Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim

    Dalam putusan vonis, hakim menyatakan Syafruddin melakukan perbuatan korupsi bersama dengan Sjamsul dan Itjih sehingga merugikan negara Rp 4,58 triliun. Dalam putusan itu, disebut pula nama Dorodjatun Kuntjoro Jakti, bekas Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

    Sebelum Sjamsul dan istrinya ditetapkan sebagai tersangka, pada Februari 2019, KPK telah lebih dulu mengirimkan surat pemanggilan pemeriksaan. KPK mengirimkan surat di tiga lokasi di Singapura satu di Jakarta. Sebab, sejak Mei 2002, Sjamsul dan istrinya tinggal di Singapura.

    "KPK memberikan ruang terbuka untuk Sjamsul dan Itjih memberikan keterangan, informasi, bantahan atau bukti lain. Namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh yang bersangkutan," ucap Laode.

    Dikutip dari Majalah Tempo edisi 10-16 Juni 2019, Sjamsul dan istrinya sudah diusulkan oleh penyidik KPK untuk ditetapkan sebagai tersangka pada medio 2015. Penyidik menyampaikan usul tersebut dalam gelar perkara yang saat itu dipimpin oleh pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki. Namun, surat perintah penyidikan itu terganjal habisnya masa tugas pimpinan KPK saat itu.

    Selain itu, sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sjamsul diketahui telah menggugat Badan Pemeriksa Keuangan secara perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang. Gugatan ini diajukan terkait audit investigatif BPK mengenai kerugian negara dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI.

    Seperti dikutip dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Tangerang, Sjamsul mendaftarkan gugatannya pada Selasa, 12 Februari 2019 dengan nomor perkara 144/Pdt.G/2019/PN Tng. Dia mendaftarkan gugatan itu melalui pengacaranya, Otto Hasibuan.

    Dalam laman itu tercatat pihak Tergugat I adalah I Nyoman Wara, auditor BPK. Dia sempat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang perkara korupsi penerbitan SKL BLBI dengan terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad. Sementara Tergugat II adalah BPK.

    Baca: Menggugat, Sjamsul Nursalim Anggap Audit BPK Melawan Hukum

    Dalam gugatan ini Sjamsul menuntut supaya hakim memutuskan hasil audit BPK itu tidak sah. "Sidangnya masih berlangsung," kata Otto, awal Juni lalu, seperti dikutip dalam Majalah Tempo. Sedangkan sidang pembacaan gugatan ini rencananya bakal digelar pada Selasa, 12 Juni 2019 di PN Tangerang, Jawa Barat.

    ANDITA RAHMA | ROSSENO AJI | DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.