Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP: Koalisi Bersama Demokrat Sudah Sering Dilakukan

image-gnews
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Juni 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Juni 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sektaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah mengatakan bahwa keputusan koalisi dan kebijakan politik melibatkan seluruh elemen terutama dengan partai politik yang memiliki kekuatan di parlemen. Sebagai partai nasionalis, PDIP ingin menggandeng seluruh kekuatan Bangsa Indonesia.

Baca: PDIP Bicara Hubungan Megawati dan SBY Selama Ini

"Tetapi mengenai cara dan kerja sama politik terkait dengan kabinet, keputusan final ada di presiden terpilih selaku pemegang hak preogratif untuk menyusun kabinet," ujar Basarah di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Sabtu, 8 Juni 2019.

Ia mengatakan PDIP menyerahkan keputusan mengenai koalisi kepada presiden terpilih yang akan ditetapkan pada 20 Oktober tahun ini. Untuk koalisi dengan partai Demokrat, kata Basarah, selama ini PDIP sudah sering bekerja sama dengan Partai besutan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY itu .

"Banyak teman-teman saja yang tidak tahu bahwa di kerja sama pemilu gubernur, pemilu wali kota dan bupati kita sudah banyak bekerja sama dengan Partai Demokrat dalam mengusung pasangan calon Kepala daerah," katanya.

Basarah menyebutkan bekerja sama dengan Demokrat sebenarnya bukan hal baru bagi partai berlambang banteng ini.

Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan sampai saat ini partai berlambang mercy itu belum pernah melakukan pembicaraan secara resmi akan berkoalisi dengan oposisi atau bergabung ke pemerintahan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Demokrat, menurut Ferdinand, lebih dulu fokus menyelesaikan kewajiban sosial keluarga besar Susilo Bambang Yudhoyono atas meninggalnya Ani Yudhoyono. “Partai Demokrat saat ini fokus kepada menyelesaikan kewajiban sosial keluarga besar SBY atas berpulangnya Ibu Ani,” tutur Ferdinand saat dihubungi, Sabtu, 8 Juni 2019.

Baru setelah menyelesaikan kewajiban sosialnya pada Ani, kata Ferdinand, Partai Demokrat akan kembali melanjutkan percaturan politiknya. Saat itu tiba, ia memastikan akan ada perkembangan yang akan mereka sampaikan.

Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebelumnya menyambut positif kemungkinan bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi partai pendukung pemerintah. Mereka menilai langkah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan adiknya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menghadiri open house Presiden Jokowi dan berkunjung ke kediaman Megawati merupakan gesture politik yang baik.

Baca: Soal Peluang Demokrat ke Kubu Jokowi, PDIP: Megawati Tidak Dendam

"Tentu ini akan semakin menyejukkan suasana politik yang agak memanas akhir-akhir ini," kata Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Ahmad Rofiq ketika dihubungi Tempo, Kamis, 6 Juni 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

8 jam lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.


Disebut Sering Bohongi PDIP, Gibran: Pak Hasto Bahasanya Meresahkan

12 jam lalu

Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi arahan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta para pendukung mereka menghentikan aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat, 19 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Disebut Sering Bohongi PDIP, Gibran: Pak Hasto Bahasanya Meresahkan

Gibran menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto selalu memberikan jawaban negatif soal wacana pertemuan Jokowi dan Megawati.


Pengamat Sebut Tri Rismaharini Menjanjikan untuk Maju Pilkada Jakarta

15 jam lalu

Menteri  Sosial Tri Rismaharini  menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris Prancis, Rabu  pagi, 10 April 2024. (Sumber: Istimewa)
Pengamat Sebut Tri Rismaharini Menjanjikan untuk Maju Pilkada Jakarta

Menurut sejumlah pengamat politik, Menteri Sosial Tri Rismaharini memiliki nama besar di Jakarta.


Kata Gerindra Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Ada Pembicaraan Intensif dengan PDIP

17 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Dalam pertemuan ini Megawati dan Prabowo akan membahas sejumlah hal. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kata Gerindra Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Ada Pembicaraan Intensif dengan PDIP

Sekjen Gerindra menyebut jadwal pertemuan Prabowo dan Megawati sedang disusun dan kemungkinan usai sidang sengketa Pilpres di MK.


Gibran dan Hasto Berbalas Pernyataan Soal Pertemuan Jokowi dan Megawati

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gibran dan Hasto Berbalas Pernyataan Soal Pertemuan Jokowi dan Megawati

Hasto menyangsikan kata-kata Gibran setelah beberapa kali merasa dibohongi oleh Wali Kota Solo itu.


Teguh Prakosa Raih Elektabilitas Tertinggi Bakal Calon Wali Kota Solo, Siap Hadapi Kaesang atau Mangkunegara X?

19 jam lalu

Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, saat ditemui awak media di Balai Kota Solo, Selasa, 23 Agustus 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Teguh Prakosa Raih Elektabilitas Tertinggi Bakal Calon Wali Kota Solo, Siap Hadapi Kaesang atau Mangkunegara X?

Teguh Prakosa punya modal sebagai calon Wali Kota Solo dengan elektabilitas tertinggi saat ini. Bagaimana dengan Kaesang dan Mangkunegara X?


Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Gibran Berharap Jokowi Bisa Bertemu Megawati, Hasto Singgung Kebohongan Sebelum Pilpres

1 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Gibran Berharap Jokowi Bisa Bertemu Megawati, Hasto Singgung Kebohongan Sebelum Pilpres

Sekretaris Jenderal DIP Hasto Kristiyanto membalas pernyataan Gibran berharap masih ada peluang untuk mempertemukan Jokowi, dengan Ketua Umum PDIP Megawati


Pertemuan Mega-Jokowi: Gibran Bilang Silaturahmi Kok Dilarang, Hasto PDIP Respons Begini

1 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Pertemuan Mega-Jokowi: Gibran Bilang Silaturahmi Kok Dilarang, Hasto PDIP Respons Begini

Gibran mendorong pertemuan antara Mega dan Jokowi. Kata Gibran, "Silaturahmi kok dilarang." Hasto lantas respons begini.


Dituduh Halang-halangi Jokowi Bertemu Megawati, Hasto Tunjukkan Bukti Penolakan Anak Ranting PDIP

1 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Dituduh Halang-halangi Jokowi Bertemu Megawati, Hasto Tunjukkan Bukti Penolakan Anak Ranting PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal tuduhan dirinya menghalangi pertemuan Megawati dengan Jokowi. Tunjukkan pesan dari anak ranting PDIP.