Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Mulus, Sidak Komisioner Ombudsman di Rutan Kejagung

Reporter

image-gnews
Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala saat melakukan inspeksi di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu, 8 Juni 2019. TEMPO/M Rosseno Aji
Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala saat melakukan inspeksi di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu, 8 Juni 2019. TEMPO/M Rosseno Aji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala banyak mengenal deretan nama penghuni Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, Jakarta. Satu nama sampai membuatnya mengutarakan pujian yakni mantan jaksa Chuck Suryosumpeno yang kini mendekam di rutan tersebut.

Baca juga: Ombudsman Minta CCTV DKI Gabung ke TMC Polda Metro Jaya

"Itu Chuck, dia bukannya jaksa hebat itu, ya," kata Adrianus saat berada di rutan Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 8 Juni 2019.

Malam itu, Adrianus dan timnya melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah fasilitas pelayanan publik di Jakarta pada masa cuti Lebaran. Rutan Kejagung menjadi tempat kedua yang ia datangi. Sebelumnya dia sempat mengunjungi TMC Polda Metro Jaya.

Tiba di Kejagung pukul 20.20, tim Adrianus sempat harus menunggu selama 40 menit sampai pelaksana tugas Kepala Rutan Kejagung Suwirdjo datang. Satuan pengamanan tak bisa mengizinkan tim Ombudsman masuk tanpa izin dari pimpinannya.

Pun ketika Suwirdjo datang, tim Ombudsman tetap tak diperbolehkan masuk hingga ke dalam sel. "Dengan segala hormat, saya belum bisa mengizinkan itu, kalau mau lihat dari luar bisa saja," kata Suwirdjo di area parkir Kejagung.

Negosiasi berjalan selama beberapa menit. Adrianus ingin masuk ke dalam sel. Dia mengatakan ingin melihat fasilitasnya saja. "Kami tidak wawancara tahanannya. Kami hanya melihat aspek pembesukan, fasilitas saja," kata dia. Suwirdjo tak memberikan izin. Akhirnya, Adrianus mengiyakan untuk hanya sampai di depan ruang sel.

Rutan Kejagung berada di lantai 7a di salah satu gedung di Kompleks Kejagung. Untuk sampai ke sana, tim dan wartawan perlu naik lift. Chuck adalah orang yang mendesain rutan tersebut saat menjabat sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga Kejagung.

Tiba di lantai 7, tim Ombudsman dan wartawan hanya diperbolehkan masuk sampai di ruang tamu rutan. Sebuah meja, bangku dan papan tulis menjadi perabotan di ruangan itu. Jeruji besi menuju lorong sel tahanan ada di salah satu sudut ruangan. Suasana lorong sel sangat sepi saat tim tiba sekitar pukul 21.00.

Adrianus langsung menghampiri papan tulis yang mencantumkan nama orang yang ditahan di rutan tersebut. Total ada 7 nama yang ditahan, tiga di antaranya dikenal Adrianus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertama adalah pengusaha Edward Soeryadjaya. Anak sulung pendiri PT Astra Internasional William Soeryadjaya itu mendekam di rutan lantaran terjerat perkara korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina. Edward dihukum 15 tahun penjara di tingkat banding.

Tahanan kedua yang dikenal Adrianus adalah mantan Direktur PT Pertamina Karen Agustiawan. Karen mendekam di tahanan karena menjadi terdakwa perkara korupsi akuisisi Pertamina di Blok Busker Manta Gummy Australia. Kejaksaan menuntut Karen dihukum 15 tahun penjara. Karen berkukuh kasusnya hanya rekayasa. "Karen di sini?" tanya Adrianus. "Iya," jawab Suwirdjo.

Nama ketiga yang dikenal Adrianus adalah Chuck Suryosumpeno. "Itu bukannya mantan jaksa ya?" tanya Adrianus saat melihat nama Chuck di papan tulis. "Siapa?" kata Suwirdjo.

Chuck tergolong jaksa senior. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus Kejagung, dan Ketua Pusat Pemulihan Aset Kejagung 2014-2015.

Chuck kerap bertugas mengawal eksekusi perkara yang mangkrak di Kejagung, terutama kasus korupsi. Seperti mengeksekusi harta terpidana kasus pajak Gayus Tambunan. Harta pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berhasil dieksekusi mencapai Rp 74 miliar. Di masa Chuck pula, perusahaan sawit Asian Agri melaksanakan pembayaran kasus pajak senilai Rp 2,5 triliun.

Chuck juga menjadi eksekutor pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan terdakwa Hendra Rahardja pada 2012. Kasus ini yang akhirnya menjerat Chuck menjadi tersangka. Pada saat Jaksa Agung H.M Prasetyo, Chuck dipecat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dengan alasan proses penjualan aset Hendra tidak sesuai dengan prosedur.

Chuck menggugat pemecatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, lalu menang di tingkat Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung menyatakan proses penjualan aset Hendra sudah sesuai prosedur. Tak lama kemudian, Chuck menjadi tersangka. Kejaksaan menduga Chuck dan jaksa lainnya, Ngalimun merugikan negara Rp 32,5 miliar dalam penjualan aset milik Hendra.

"Itu Chuck, dia bukannya jaksa hebat tuh ya," kata Adrianus. "Dia sempat di Gorontalo," jawab Suwirdjo singkat. Obrolan keduanya lalu berpusat pada aspek administratif pengelolaan Rutan.

ANDITA RAHMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

2 hari lalu

Petugas menyiapkan beras untuk dijual pada Gerakan Pangan Murah di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis 7 Maret 2024. Pemerintah Kota Ternate bekerja sama dengan Perum Bulog dan Bank Indonesia menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Ramadhan 1445 Hijriah sekaligus menstabilkan harga dan menekan angka inflasi di daerah itu. ANTARA FOTO/Andri Saputra
Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

Arief menekankan, beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial.


Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

2 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

Ombudsman RI meminta pemerintah memperpanjang bantuan pangan hingga Desember 2024.


Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

4 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

Pemerintah diminta untuk mengubah aturan RIPH dan SPI menjadi tarif impor untuk mencegah terjadinya korupsi di pengurusan izin impor.


Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

4 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, cara mudik gratis menggunakan kereta api hingga kapal perang TNI AL.


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

5 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

5 hari lalu

Pekerja melintas di depan pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) optimistis investasi non-APBN di IKN, Kalimantan Timur, bisa tembus Rp 100 hingga akhir 2024


Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

6 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

Ombudsman menyatakan rekomendasi RIPH mestinya diterbitkan Bapanas, bukan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

7 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


KPK Usulkan Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024, Ini Fakta dan Kontroversi Program Itu

7 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
KPK Usulkan Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024, Ini Fakta dan Kontroversi Program Itu

KPK menyebut tidak fair jika petahana atau kerabatnya mencalonkan diri di Pilkada 2024 dan berkampanye menggunakan bansos.


Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta.