Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem), Johnny G. Plate mengatakan partai besutan pengusaha media Surya Paloh itu belum mau ambil pusing terkait dengan jatah kursi di kabinet pemerintahan Joko Widodo di periode mendatang. Menurut dia prioritas utama NasDem saat ini adalah memastikan kemenangan Jokowi yang sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh kubu Prabowo-Sandi.
"Saat ini fokus memenangkan pilpres dan pileg, masih ada proses di MK. Pembicaraan terkait anggota kabinet setelah keputusan MK dan penetapan formal oleh KPU RI," kata Johnny saat dihubungi Tempo, Sabtu, 8 Juni 2019.
Baca Juga: Golkar Rilis 9 Nama, NasDem Munculkan 1 Nama untuk Pimpinan MPR
Pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno memang tengah menggugat hasil pemilihan presiden yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU, pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin unggul 55,50 persen atas Prabowo - Sandiaga.
Johnny menuturkan jika MK telah mengeluarkan keputusan akhir yang memastikan kemenangan Jokowi - Ma'ruf, maka baru kemungkinan NasDem mulai membahas jatah kursi menteri. "Masih lama dan masih banyak waktu untuk membicarakannya," kata Johnny.
Jika hasil putusan MK keluar, pemerintahan Jokowi di periode pertama baru akan selesai Oktober 2019. Menurutnya dengan jangka waktu yang cukup panjang itu, NasDem masih sempat membahas kader mereka yang potensial untuk diajukan sebagai kandidat menteri. "Yang diperlukan adalah kabinet yang kuat dan bisa melaksanakan program presiden dengan baik," kata dia.
NasDem memiliki dua kader yang berada di dalam Kabinet Kerja Jokowi. Mereka adalah Enggartiasto Lukita yang menjabat Menteri Perdagangan, dan Siti Nurbaya Bakar yang duduk di posisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Simak Juga: Nasdem Sebut Kubu Jokowi Berpeluang Rangkul Oposisi di Parlemen
Di awal pemerintahan Jokowi, NasDem juga menempatkan Tedjo Edhy Purdijanto di posisi Menteri Koordinator Bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan. Namun Tedjo hanya bertahan kurang dari setahun dan digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan dari Partai Golkar.
Selain Tedjo, ada pula nama Ferry Mursyidan Baldan yang sempat menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Namun Ferry terkena reshuffle dan digantikan Sofyan Djalil yang berasal dari nonpartai.
