Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Golkar Klaim Layak Dapat Jatah Menteri Lebih Banyak dan Kursi MPR

image-gnews
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus berbicara kepada wartawan usai silaturahmi nasional Partai Golkar di kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Jumat, 1 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus berbicara kepada wartawan usai silaturahmi nasional Partai Golkar di kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Jumat, 1 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus merasa partainya layak mendapatkan portofolio kabinet lebih banyak pada periode pemerintahan berikutnya. Di pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi - Jusuf Kalla alias JK saat ini, ada tiga menteri dari Golkar, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca: Jadi Partai Nomor Tiga, Golkar: Kami Tetap Nomor Dua di DPR

Lodewijk mengatakan, dalam pemilihan presiden 2014, Partai Golkar memang tak mendukung Jokowi - JK sejak awal. Partai beringin ini baru bergabung di akhir 2015. Namun di pilpres 2019, kata dia, Golkar mendukung Jokowi sejak awal. Dia pun menilai hal ini membuat partainya pantas mendapatkan posisi menteri lebih banyak.

"Ya beda kan kami baru bergabung tiga tahun terakhir dengan kami start awal ini. Ya mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan Pak Jokowi," kata Lodewijk di Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Rabu malam, 5 Juni 2019.

Meski begitu, Lodewijk enggan berkomentar berapa jatah menteri yang dianggapnya moderat. Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim partainya layak mendapat empat hingga lima kursi menteri. Agung beralasan Golkar merupakan pemenang pemilihan legislatif kedua dari segi perolehan kursi.

Agung juga menyebut enam nama yang layak menjadi menteri. Kata dia, nama-nama itu beredar di kalangan internal DPP Partai Golkar. Enam nama itu ialah Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Ilham Habibie, Ponco Sutowo, Ganjar Razuni, dan Indra Bambang Utoyo.

Baca juga: Soal Jatah Kursi Menteri, Golkar: Kalau PKB Minta 9, Kami Berapa?

Lodewijk mengatakan nama-nama yang disebut Agung itu baru usulan Dewan Pakar. Dia mengklaim DPP Partai Golkar belum membicarakannya. Lodewijk juga mengaku belum mengetahui apakah Jokowi sudah membahas jatah menteri ini bersama para ketua umum partai koalisi.

Kendati posisi menteri adalah hak prerogatif presiden, Lodewijk berharap Jokowi mengajak bicara partai koalisi soal itu. "Ketika membicarakan itu, mudah-mudahan presiden mengajak bicara sembilan partai Koalisi Indonesia Kerja. Kami harapkan. Tapi kembali lagi itu hak prerogatif presiden," ujarnya.

Lodewijk mengaku belum tahu bagaimana pembagian kursi menteri Jokowi nantinya. Dari sembilan partai pengusung dan pendukung, ada empat partai yang tak lolos di pemilihan legislatif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Apakah Pak Jokowi melihat yang dapat kursi di DPR saja atau bagaimana kami belum tahu, termasuk berapa yang dikatakan orang profesional yang akan duduk dalam kabinet," ucapnya.

Lodewijk menyebut angka lima kursi menteri yang diusulkan Agung Laksono "oke". Namun, kata dia, "Ya tentunya semua orang berharap sebanyak mungkin."

Tak cuma mengklaim layak mendapat jatah kursi menteri lebih, Golkar juga merasa patut menduduki jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Lodewijk, portofolio ini pantas diberikan kepada Golkar yang perolehan kursinya terbanyak kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dia mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah melakukan lobi-lobi pembentukan paket pimpinan MPR dengan partai lain. Pada dasarnya, kata dia, partai-partai lain juga menginginkan jabatan ini.

"Kalau nomor satu (PDIP) ketua DPR maka nomor dua (Golkar) santunnya ketua MPR. Kalau kesantunan berpolitik itu punya Partai Golkar," kata Lodewijk.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan berkomentar soal nama-nama kandidat menteri dari partainya. Dia mengklaim ada ancang-ancang yang dilakukan, tetapi masih akan dibahas secara internal.

"Tanya Pak Agung aja," kata Airlangga singkat saat ditemui di rumah dinas Menteri Perindustrian, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Rabu malam, 5 Juni 2019.

Baca: Selain Airlangga dan Agus, Golkar Sebut 3 Nama Kandidat Menteri

Airlangga juga tak mau berkomentar soal kandidat pimpinan DPR dan MPR dari partai Golkar. Dia mengatakan ada sejumlah nama yang digodok, tetapi belum final. "Namanya digodok tapi belum matang," kata Airlangga.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

5 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

6 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

6 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

8 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

9 jam lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

23 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

1 hari lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.


4 Poin Pernyataan Ganjar Pranowo: Dari Jabatan Menteri hingga Kiprah di Luar Pemerintahan

2 hari lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan keterangan usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
4 Poin Pernyataan Ganjar Pranowo: Dari Jabatan Menteri hingga Kiprah di Luar Pemerintahan

Ganjar Pranowo menolak jabatan menteri di pemerintahan mendatang. Ia lebih memilih berkiprah di luar pemerintahan. Apa yang akan dilakukannya?


Ganjar Memilih Berada di Luar Pemerintahan Dibanding Jadi Menteri

2 hari lalu

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, tiba di Posko Pemenangan GAMA di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 20 Maret 2024. Ganjar dan pasangan wakil presidennya, Mahfud Md, diagendakan berbuka bersama dengan relawan sekaligus memantau pengumuman hasil Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ganjar Memilih Berada di Luar Pemerintahan Dibanding Jadi Menteri

Ganjar Pranowo lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan yang akan datang


Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

3 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

Kudera merangkak disebut sebagai kudeta yang dilakukan Soeharto kepada Sukarno, apa itu?