Kunjungi Zulkifli Hasan, Anies Baswedan Disapa Gubernur Indonesia

Reporter:
Editor:

Wahyu Dhyatmika

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat halalbihalal dengan warga usai Salat Idul Fitri di Balai Kota, Rabu pagi, 5 Juni 2019. TEMPO/Lani Diana

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat halalbihalal dengan warga usai Salat Idul Fitri di Balai Kota, Rabu pagi, 5 Juni 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi rumah dinas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Rabu 5 Juni 2019. Anies yang didampingi istrinya Fery Farhati Ganis tiba di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu sekitar pukul 14.20 WIB.

    Ketika Anies tiba, Zulkifli sempat mengoda tamunya dengan menyebutnya sebagai Gubernur Indonesia. "Gubernur Indonesia datang," ujar Zulkifli sambil tertawa.

    BACA: Disebut dukung aksi 22 Mei, Ini Jawaban Anies Baswedan

    Setelah mengucapkan salam dan berangkulan,  keduanya pun saling mendoakan. "Kita dukung Pak Anies sukses," ucap Zulkifli. Tak ketinggalan, Anies pun merespon harapan dengan Zulkifli dengan doa serupa. "Kita doakan Pak Zulkifli juga sukses," ungkap Anies.

     
    Berselang 10 menit pun Anies meninggalkan rumah dinas Ketua MPR. "Saya mau open house juga nanti jam 15.00, makanya cepat," kata Anies. 

    BACA: Anies Baswedan Tantang Para Perusuh DKI Jakarta 

    PAN merupakan salahsatu partai politik yang mendukung Anies dalam putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta, 2017 lalu. Pada putaran pertama, PAN mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Namun, setelah jagonya kalah, partai ini mengalihkan dukungannya pada Anies Baswedan dan pasangannya, Sandiaga Uno. 

     
    IRSYAN HASYIM

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.