Mustofa Nahrawardaya Minta Polisi Bimbing Penggiat Media Sosial

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Relawan IT BPN Prabowo - Sandiaga, Mustofa Nahrawardaya membawa bukti kesalahan input pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) ke Badan Pengawas Pemilu, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Mei 2019.

    Koordinator Relawan IT BPN Prabowo - Sandiaga, Mustofa Nahrawardaya membawa bukti kesalahan input pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) ke Badan Pengawas Pemilu, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Mei 2019.

    TEMPO.CO, JakartaMustofa Nahrawardaya meminta kepada Polri untuk membimbing para aktivis media sosial agar tak menyalahi aturan. Salah satu caranya, kata dia, dengan mengadakan kegiatan kumpul antar penggiat sosial media.

    Baca juga: Penahanan Ditangguhkan, Mustofa Nahrawardaya Keluar dari Tahanan

    "Sebelum ramadan saya pernah minta ke Pak Dir (Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri), minta tolong kumpulkan aktivis-aktivis sosmed supaya dibimbing. Cuma sampai saya ditahan belum terlaksana," kata Mustofa di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 3 Juni 2019.

    Tersangka kasus hoax yang baru saja ditangguhkan penahanannya itu, berharap polisi bisa menyediakan wadah perkumpulan itu secara rutin.

    Ia melihat polisi turut bertanggungjawab sebagai pembimbing dan pengingat dalam setiap tingkah laku pengguna media sosial. Mereka, kata Mustofa, bisa tetap kritis asal tidak melanggar Undang-Undang.

    "Jadi dikumpulkan semua, rutin, supaya ada kesepahaman semua. Engga ada salah paham," kata anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi itu.

    Mustofa sebelumnya ditahan Bareskrim Mabes Polri pada 27 Mei 2019 lalu. Ia ditangkap pada 26 Mei 2019, sekitar jam 03.00, di kediamannya, di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan.

    Baca juga: Istri Ungkap Kronologi Penangkapan Mustofa Nahrawardaya

    Politikus PAN ini disangka melanggar Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diketahui terjadi pada 24 Mei 2019 di Jakarta Selatan.

    Bareskrim Polri kemudian menangguhkan penahanan Mustofa Nahrawardaya atas permintaan anggota tim hukum BPN Prabowo - Sandi, Sufmi Dasco Ahmad.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.