Pemerintah Beri Remisi Idul Fitri kepada 112.523 Narapidana

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami dalam diskusi antara Menkumham Yasonna Laoly  dengan redaksi Tempo di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

    Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami dalam diskusi antara Menkumham Yasonna Laoly dengan redaksi Tempo di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi Idul Fitri 2019 alias pemotongan masa tahanan kepada 112.523 narapidana beragama Islam.

    Baca juga: Jokowi Batalkan Remisi Pembunuh Wartawan Bali

    "Ada 112.523 narapidana yang mendapatkan remisi Idul Fitri 2019, dari 177.812 narapidana yang memeluk agama Islam ," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Juni 2019.

    Sri Puguh mengatakan sebanyak 517 narapidana langsung bebas pada hari raya Idul Fitri tahun ini, sementara 112.006 sisanya mendapatkan pengurangan masa tahanan. Dia mengatakan seluruh napi yang memperoleh remisi telah memenuhi persyaratan yang diatur Undang-Undang.

    Dia berharap pemberian remisi dapat memotivasi narapidana untuk berperilaku baik, dan menyadari kesalahannya, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya.

    Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Junaidi mengatakan bahwa ada 3 Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM yang memiliki usulan remisi terbanyak. Ketiganya yakni Kanwil Kemenkumham Jawa Barat sebanyak 13.254 narapidana, kedua Kanwil Jawa Timur sebanyak 12.614 orang dan ketiga Kanwil Sumatera Utara sebanyak 12.596 narapidana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.