Kata Mabes Polri Soal Penangguhan Penahanan Soenarko

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto

    Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan mantan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayor Jenderal (Purn) Soenarko memiliki hak untuk mengajukan penangguhan penahanan.

    Baca: Kuasa Hukum dan Sejumlah Purnawirawan TNI Bela Soenarko

    "Pengajuan penangguhan adalah hak konstitusional tersangka. Nanti penyidik yang mempertimbangkan," kata Dedi saat dihubungi, Senin, 3 Juni 2019.

    Kuasa hukum Soenarko, Ferry Firman Nurwahyu, mengatakan sudah mengajukan penangguhan penahanan kliennya kepada kepolisian. Dia berharap kepolisian mempertimbangkan dengan bijaksana permohonanan kliennya.

    Soenarko saat ini ditahan di Rumah Tahanan Militer POM Dam Jaya Guntur, Jakarta Selatan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

    Ferry menegaskan bahwa kliennya bukan teroris yang mengancam kedaulatan negara. Bukan pula seorang koruptor yang merugikan uang negara. Karena itu, dia berharap kepolisian tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan.

    Soenarko ditangkap dan ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal yang menurut versi polisi senapan jenis M4 Carbine. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya mengatakan senjata itu berasal dari Aceh.

    Baca: Kata TNI AD Soal 300 Mantan Anggota Kopassus Akan Jenguk Soenarko

    Pemerintah juga menduga senjata tersebut ada kaitannya dengan rencana aksi 21-22 Mei 2019. Segala informasi versi pemerintah dibantah oleh tim kuasa hukum dan para purnawirawan sahabat Soenarko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.