Sidang Isbat, Kementerian Agama Tugaskan Personel ke 105 lokasi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi melihat Hilal. Garry Andrew Lotulung/Getty Images

    Ilustrasi melihat Hilal. Garry Andrew Lotulung/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama menugaskan personelnya untuk memantau hilal di 105 lokasi di seluruh Indonesia. Hasil rukyatul hilal dan data hisab posisi hilal awal Syawal 1440 H akan dimusyawarahkan dalam sidang isbat untuk menentukan awal Syawal 1440 Hijriah sore nanti, Selasa, 3 Juni 2019. "Untuk kemudian diambil keputusan penentuan awal Syawal 1440 H," kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Muhammadiyah Amin melalui pesan teks, Senin, 3 Juni 2019.

    Menurut dia, sidang isbat merupakan wujud kebersamaan Kementerian Agama selaku pemerintah dengan Ormas Islam dan instansi terkait dalam mengambil keputusan. "Hasilnya kami harapkan dapat dilaksanakan bersama."

    Baca juga: Sidang Isbat, Lokasi Rukyatul Hilal Awal ...

    Sidang isbat akan berlangsung sore nanti di Auditorium H.M Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jalan MH. ThamrinJakarta. "Rangkaian sidang isbat akan dimulai pukul 17.00 sore ini." 

    Sidang isbat akan dihadiri oleh duta besar negara-negara sahabat, ketua Komisi Agama DPR RI, perwakilan dari Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

    Baca juga: Hasil Sidang Isbat, 1 Ramadan Jatuh Pada 6 Mei 2019

    Selain itu turut hadir pula perwakilan Badan Informasi Geospasial, Bosscha Institut Teknologi Bandung, Planetarium; pakar ilmu falak dari ormas-ormas Islam, anggota Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, serta pimpinan ormas Islam dan pesantren. Isbat penentuan awal Syawal 1440 H menunggu hasil Rukyatul Hilal di seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota, bekerjasama dengan Peradilan Agama dan Ormas Islam serta instansi lain setempat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.