Juru Bicara Jelaskan Alasan JK Tak Hadiri Pemakaman Ani Yudhoyono

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak hadir dalam prosesi pemakaman istri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Ahad, 2 Juni 2019.

    Baca: Annisa Pohan Ungkap Mimpi Perpisahan dengan Ani Yudhoyono

    Juru bicara wakil presiden, Husain Abdullah, mengatakan JK berhalangan hadir karena sedang beristirahat. Namun, JK telah menyampaikan bela sungkawa secara terbuka kepada SBY melalui Mufidah, istri JK, yang datang melayat ke Puri Cikeas, pada Sabtu malam, 1 Juni 2019.

    "Sedang istirahat atas saran dokter. Sebelumnya telah menyampaikan ucapan bela sungkawa secara terbuka dan juga secara langsung melalui Ibu Mufidah JK yang semalam melayat ke rumah duka," kata Husain dalam keterangan tertulisnya.

    Husain mengatakan, JK mengikuti dengan seksama proses pemakaman Ani melalui siaran langsung di televisi.

    Kristiani Herawati binti Sarwo Edhie Wibowo atau Ani Yudhoyono, Ibu Negara periode 2004-2014, wafat pada Sabtu, 1 Juni 2019 pukul 11.50 WIB. Ia meninggal di usianya yang menginjak 67 tahun di National University Hospital, Singapura. Selama setidaknya tiga bulan terakhir, Ani menjalani perawatan intensif di rumah sakit itu lantaran penyakit kanker darah yang diidapnya.

    Baca: Keluarga SBY di Pacitan Bakal Gelar Selamatan Ani Yudhoyono

    lengkap Ani Yudhoyono, lahir di Yogyakarta, 6 Juli 1952 dari pasangan Sarwo Edhie Wibowo dan Sri Sunarti Hadiyah. Ani menikah dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada 1976 dan dikaruniai dua orang putra, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono. Dari kedua putranya, Ani memiliki empat cucu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.