Prosesi Militer Pemakaman Jenazah Ani Yudhoyono di TMP Kalibata

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Upacara militer penyerahan jenazah Ani Yudhoyono oleh keluarga ke negara di Puri Cikeas, Bogor, Ahad, 2 Juni 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

    Upacara militer penyerahan jenazah Ani Yudhoyono oleh keluarga ke negara di Puri Cikeas, Bogor, Ahad, 2 Juni 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Jenazah Ani Yudhoyono telah tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Ahad, 2 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 WIB.

    Baca juga: Selamat Jalan Permata Kasat Mata, Ani Yudhoyono

    Saat menuju lokasi liang kubur, jenazah diiringi personel drumband, personel pembawa bendera dan 8 pengusung peti jenazah dari TNI AL, AD, AU. Tepat di belakang barisan ada Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur upacara.

    Kemudian, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bersama kedua anaknya, menantunya, dan cucu-cucunya berada di barisan tepat di belakang Jokowi. Masyarakat yang hadir di areal pemakaman turut menyampaikan duka cita begitu SBY lewat. "Yang sabar Pak SBY. Yang sabar Mas AHY," kata mereka.

    Setibanya jenazah Ani di pemakaman, Komandan Upacara melapor ke Inspektur Upacara bahwa upacara pemakaman siap dilaksanakan. Prosesi pemakaman dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup Ani Yudhoyono. Kemudian dilakukan Apel Persada oleh Inspektur Upacara.

    Baca juga: SBY: Ibu Ani Yudhoyono Menangis Melihat ...

    Pasukan diperintahkan memasang sangkur, jenazah lalu diturunkan. Regu salvo melakukan sikap ke atas. Perwira tinggi pendamping merentangkan bendera setinggi dada.

    Selanjutnya penghormatan kepada jenazah yang dipimpin oleh Inspektur Upacara. Jenazah Ani Yudhoyono selanjutnya dimasukkan ke liang lahat. Saat prosesi selesai, keluarga diperkenankan melakukan tabur bunga dan berdoa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.