Dua Upacara untuk Ani Yudhoyono Sebelum Pemakaman di TMP Kalibata

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ani Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono. Instagram/@aniyudhoyono

    Ani Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono. Instagram/@aniyudhoyono

    TEMPO.CO, Bogor - Chief Communication Officer The Yudhoyono Institute Ni Luh Putu Caosa Indryani menyebutkan bahwa akan ada dua kali upacara menjelang pemakaman jenazah Ani Yudhoyono, istri Presiden Republik Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ahad, 2 Juni 2019.

    "Upacara persemayaman jenazah almarhumah Ibu Ani Yudhoyono di Pendopo Cikeas, kemudian upacara pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMP) Kalibata Jakarta," kata Ni Luh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Bogor, Sabtu, 1 Juni 2019.

    Baca juga: Ribuan Karangan Bunga untuk Ani Yudhoyono Terus Berdatangan

    Upacara persemayaman di pendopo dipimpin oleh inspektur upacara Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, sedangkan upacara pemakaman di TMP Kalibata Jakarta akan dipimpin Presiden RI Joko Widodo.

    Sejak pukul 08.00 WIB jenazah disemayamkan di Pendopo Cikeas Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jaw Barat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin memberikan penghormatan terakhir.

    Baca juga: SBY Ceritakan Saat-saat Terakhir Bersama Ani Yudhoyono

    Upacara persemayaman dijadwalkan berlangsung setelah shalat zuhur berjamaah dan salat jenazah di Pendopo Cikeas, kemudian berlanjut ke lokasi pemakaman di TMP Kalibata Jakarta.

    Di lokasi, hingga pukul 07.00 WIB, masih banyak berdatangan mobil dengan pengawalan polisi datang ke rumah duka, Puri Cikeas Kabupaten Bogor.

    Kristiani Herawati binti Sarwo Edhie Wibowo atau Ani Yudhoyono, ibu negara periode 2004-2014, wafat pada Sabtu pukul 11.50 karena kanker darah. Ani dirawat di National University Hospital pukul 11.50 waktu Singapura sejak Februari 2019.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.