Begini Alur Pemakaman Ani Yudhoyono

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ani Yudhoyono, istri Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan meninggal dunia pukul 11.50 di Rumah Sakit National University Hospital, Singapura, pada 1 Junii 2019. Instagram/@aniyudhoyono

    Ani Yudhoyono, istri Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan meninggal dunia pukul 11.50 di Rumah Sakit National University Hospital, Singapura, pada 1 Junii 2019. Instagram/@aniyudhoyono

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan ibu negara Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono, menghembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu, 1 Juni 2019 di National University Hospital, Singapura. Rencananya istri Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY ini akan disemayamkan di Cikeas dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

    Baca: TNI AU Siapkan Pesawat Hercules Bawa Jenazah Ani Yudhoyono

    Berikut alur rencana pemakaman Ani seperti yang dibagikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik lewat pesan singkat:

    Ani terlebih dahulu disemayamkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Di tempat ini ibu dari Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu akan dimandikan dan disalati.

    Keesokan harinya, sekitar pukul 07.00 waktu Singapura, jenazah akan diterbangkan ke Indonesia menggunakan Pesawat Hercules C-130. Pukul 08.00 WIB rencananya jenazah sudah mendarat di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. "Jenazah tiba di Lanud Halim P.K dan diberangkatkan menuju Kediaman di Puri Cikeas," kata Rachland, Sabtu, 1 Juni 2019.

    Baca: Ani Yudhoyono Wafat, Ini Semangatnya Lawan Kanker

    Jenazah Ani akan disalati kembali siang hari sekitar pukul 12.00 atau setelah salat zuhur. Usai disalati Ani akan dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. "Pukul 13.00 jenazah tiba di TMP Kalibata dan dimakamkan dengan upacara militer," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.