2 Purnawirawan TNI Ditahan, Ada Apa Jokowi Undang Pensiunan TNI?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi menghadiri silaturahmi dengan purnawirawan TNI - Polri di JI Expo,Kemayoran Jakarta, Ahad, 10 Februari 2019. Hadir para purnawirawan TNI - Polri yang menjabat dalam kabinet kerja seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan; Menkopolhukam Wiranto; dan Kepala Kantor Staf Kepresidenen Moeldoko. ANTARA/Wahyu Putro A

    Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi menghadiri silaturahmi dengan purnawirawan TNI - Polri di JI Expo,Kemayoran Jakarta, Ahad, 10 Februari 2019. Hadir para purnawirawan TNI - Polri yang menjabat dalam kabinet kerja seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan; Menkopolhukam Wiranto; dan Kepala Kantor Staf Kepresidenen Moeldoko. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang sejumlah purnawirawan TNI (Tentara Nasional Indonesia) ke Istana Presiden, Jakarta Pusat, pada Jumat, 31 Mei 2019.

    Salah satu purnawirawan TNI yang hadir adalah mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Kiki Syahnakri.

    Baca juga : Kuasa Hukum dan Sejumlah Purnawirawan TNI Bela Soenarko

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Jokowi mendapat banyak masukan dari sejumlah purnawirawan TNI dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu. 

    Terkait adanya sejumlah purnawirawan TNI yang ditangkap polisi atas dugaan pelanggaran hukum, kata Wiranto, juga disinggung dalam pertemuan itu. "Oh iya," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.

    Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, dalam pertemuan itu Kiki Syahnakri menyarankan agar aparat mempertimbangkan faktor psikologi semua kalangan dalam kasus penangkapan purnawirawan TNI. 

    "Supaya mempertimbangkan faktor psikologi, dan Pak Presiden sangat sensitif dengan hal itu. Psikologi purnawairawan, TNI, psikologi Polri, masyarakat," ujar Moeldoko di lokasi yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.