Ma'ruf Amin Jenguk Ani Yudhoyono di Singapura

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Wakil Presiden 01 Ma'ruf Amin menjenguk istri Presiden RI ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ani Yudhoyono ke Singapura pada hari ini, Jumat, 31 Mei 2019. Dok. Istimewa

    Calon Wakil Presiden 01 Ma'ruf Amin menjenguk istri Presiden RI ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ani Yudhoyono ke Singapura pada hari ini, Jumat, 31 Mei 2019. Dok. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden 01, Ma'ruf Amin menjenguk istri Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, Ani Yudhoyono di Singapura pada hari ini, Jumat, 31 Mei 2019.

    Baca: Staf SBY: Ani Yudhoyono Masih Jalani Perawatan Intensif di ICU

    Putri sulung Ma'ruf, Siti Ma'rifah mengatakan Ma'ruf pergi ditemani istri dan putri bungsu, serta ajudannya. "Jam 9 malam ini beliau sudah kembali pulang," ujar Ma'rifah saat dihubungi Tempo pada Jumat, 31 Mei 2019.

    Staf pribadi SBY, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa Ani saat ini masih menjalani perawatan di Intensive Care Unit (ICU) National University Hospital Singapura.

    "Ini adalah hari ketiga Ibu Ani berada di ICU untuk menjalani perawatan intensif untuk mengatasi penyakit kanker yang dideritanya," kata Ossy melalui pesan kepada Tempo, Jumat, 31 Mei 2019.

    Ani dirawat di NUH Singapura sejak Februari lalu setelah divonis dokter mengidap kanker darah. Kondisi mantan ibu negara itu menurun pada Rabu lalu, 29 Mei 2019 hingga harus dibawa ke ruang ICU.

    Ossy berujar dia tak bisa menyampaikan informasi detail perihal kondisi Ani. Sebab, hal itu merupakan kewenangan tim dokter dari rumah sakit.

    Baca: Ani Yudhoyono Kritis, Annisa Pohan Unggah Foto di Dalam Ruang ICU

    "Terkait kondisi medis, tentunya kami tidak dapat memberikan keterangan secara detail karena ini merupakan domain dari dokter dan Rumah Sakit," kata Ossy.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.