Wiranto Sebut Referendum Aceh karena Muzakir Manaf Kalah Pemilu

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

    Mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mempertanyakan motif di balik munculnya wacana referendum Aceh. Ia menilai wacana yang dimunculkan oleh Muzakir Manaf ini, tak terlepas dari hasil Pemilihan Umum 2019 lalu.

    Baca juga: Soal Referendum Aceh, Begini Sikap Menhan Ryamizard

    "Ya sangat boleh jadi lah (karena Pemilu kalah). Mungkin ada kekecewaan karena Pilgub kalah," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Mei 2019.

    Muzakir Manaf memang diketahui merupakan Presiden dari Partai Aceh. Partai ini telah berpartisipasi di Pemilu Aceh sejak 2009 silam. Wiranto mengatakan partai ini terus mengalami penurunan jumlah suara dari sejak dibentuk hingga saat ini.

    "Kalau gak salah pemilu pertama dia ikut tahun 2009 itu kursinya 33, lalu 2014 tinggal 29. Sekarang kalau gak salah tinggal 18 kursi. Sangat boleh jadi (karena pemilu) saya katakan," kata Wiranto.

    Wiranto pun menegaskan saat ini referendum sudah tak mungkin dilakukan di Indonesia. Beberapa payung hukum telah dibentuk sejak lama, yang membuat dasar referendum tak lagi relevan jika dilaksanakan sekarang.

    "Jadi ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tak ada, jadi gak relevan lagi," kata Wiranto.

    Baca juga: Moeldoko Soal Referendum Aceh: Ingat Konsekuensi Yuridisnya

    Wacana referendum Aceh ini mencuat setelah mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf, menyerukan masyarakat Aceh segera melakukan referendum menentukan tetap atau lepas dari Indonesia.

    Muzakir menilai kondisi Indonesia saat ini sudah diambang kehancuran. Dia berujar tak lama lagi Indonesia akan dijajah oleh asing. Karena itu, menurut dia, lebih baik Aceh melakukan referendum seperti Timor Timur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.