Konsolidasi Sidang Gugatan Pemilu, KPU Pusat Kumpulkan KPU Daerah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan  mengundang seluruh KPU tingkat provinsi untuk konsolidasi menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

    Baca: Netgrit: Penghitungan Pemilu 2019 oleh KPU Tak Perlu Diragukan

    Tujuan konsolidasi, kata Arif, untuk mencocokkan data dari KPU kabupaten atau kota yang sesuai dengan permohonan peserta pemilu yang mengajukan PHPU. Menurut dia, langkah yang diambil KPU untuk menghadapi sengketa pemilu di MK yakni mempersiapkan penjelasan dan alat bukti.

    Arief mengatakan ketika persidangan tidak hanya sekedar memberikan jawaban. Sebab jawaban dari KPU, kata dia, belum tentu bisa diakui dan diterima majelis hakim. "Tetapi, harus didukung sama data dan alat buktinya," kata Arief pada Jumat, 31 Mei 2019.  

    Menurut Arief, MK sedang memberikan waktu bagi pemohon untuk memperbaiki berkas yang telah diajukan. Dia berharap perbaikan itu tidak termasuk permohonan baru. 
    "Nah kalau itu (permohonan baru) kan berarti dokumen alat bukti segala macam kita tidak perlu mengubah," kata dia.
     
    Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2019 telah mencapai 340 permohonan. "Jumlah total permohonan sengketa hasil pileg sampai kini 339 yakni 329 diajukan parpol/caleg dan 10 diajukan calon anggota DPD. Satu lagi permohonan yakni pilpres," kata juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono saat dihubungi, Jumat, 31 Mei 2019.
     
     
    Untuk pileg, kata Fajar baru 32 permohonan yang berkasnya telah lengkap. Menurut dia, MK masih menunggu pelengkapan berkas sampai hari ini. "Masih ada 307 permohonan yang belum lengkap (berkasnya)," katanya.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.