Partai Koalisi Berebut Kursi Menteri Kabinet Baru Jokowi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, HR Agung Laksono menggelar konferensi pers usai rapat pleno di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin, 27 Mei 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, HR Agung Laksono menggelar konferensi pers usai rapat pleno di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin, 27 Mei 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai koalisi pendukung Jokowi - Ma’ruf mulai terang-terangan meminta jatah kursi menteri untuk kabinet baru calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan partainya berharap mendapat jatah lima kursi menteri di kabinet Jokowi. "Saya kira wajar kami minta empat atau lima kursi, tak perlu 10 kursi seperti PKB," ujar Agung Laksono sambil tertawa di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Senin, 27 Mei 2019.

    Menurut Agung, harapan itu wajar karena Golkar  merupakan partai pemenang ketiga dalam pemilihan legislatif dan juga partai runner-up alias pemilik kursi terbanyak kedua di parlemen. Agung juga menyebut nama kandidat bakal calon menteri, dua di antaranya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Baca juga: Tim Seleksi Mulai Inventarisir Nama untuk Rombak Kabinet Jokowi

    Tiga nama lainnya yang beredar berasal dari dewan pakar Golkar, kata Agung, adalah anak Presiden ke-3 RI BJ Habibie Ilham Habibie, Wakil Dewan Pakar Golkar Ganjar Razuni, dan Sekretaris Dewan Pakar Golkar Pontjo Sutowo.

    Sebelum Golkar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap partainya mendapatkan jatah 10 menteri di dalam kabinet baru Presiden Jokowi. Dia mengatakan ucapannya merupakan doa, sehingga tak boleh dilarang meski dia mengaku banyak yang marah ketika berharap mendapatkan 10 menteri di kabinet Jokowi.  "Doanya sepuluh, kalau yang dapat sembilan ya Alhamdulillah," ujar dia dalam acara "Dialog Kebangsaan" di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI, di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2019.

    Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga blak-blakan meminta jatah menteri lebih banyak dari periode sebelumnya. "Kali ini saya berani mengatakan kami ingin portofolio-nya bertambah (di kabinet)," ujar Arsul Sani di Posko Cemara, Jakarta pada Selasa, 21 Mei 2019.

    Partainya berani menuntut lebih banyak karena turut membantu upaya pemenangan Jokowi - Ma'ruf pada pemilihan presiden 2019. Pada Pemilu 2014, kata Arsul, PPP tak ikut lelah. “Sekarang kami ikut berkeringat dalam upaya pemenangan."

    Baca juga: Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai untuk ...

    Adapun Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate mengatakan partainya menyerahkan kepada Jokowi berapapun dan portofolio apa saja yang akan diberikan kepada partainya. “Yang perlu diperhatikan, terpenting adalah kualifikasi calon anggota kabinet,” ujar Johnny saat dihubungi Tempo pada Selasa, 28 Mei 2019.

    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku pengusung utama Jokowi menyatakan pihaknya taat asas untuk membicarakan masalah kursi menteri. Semuanya diserahkan kepada Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi yang mempunyai hak prerogatif. "Ada saatnya Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersama dengan bapak Presiden untuk membahas hal itu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, kemarin.

    Adapun bagi partai-partai kecil pendukung Jokowi, seperti Perindo, PKPI, dan PSI tidak berharap banyak dengan jatah menteri. Partai-partai itu lebih mendorong Jokowi membentuk zaken kabinet. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie meyakini bahwa Jokowi tentu akan memastikan kursi menteri akan diisi orang-orang dengan kapabilitas agar program-programnya dapat terealisasi. “Silakan saja misalnya Cak Imin mau minta berapa, toh nanti yang punya hak prerogatif kan Pak Jokowi,” kata Grace ketika dihubungi Tempo, Rabu, 30 Januari 2019.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.