Agung Laksono Bantah Ada Desakan Percepat Munas Golkar

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono seusai pertemuan di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa, 17 April 2018. TEMPO

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono seusai pertemuan di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa, 17 April 2018. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, HR Agung Laksono membantah ada desakan dari DPD-DPD untuk mempercepat musyawarah nasional Golkar mengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

     Baca juga: Minta Kursi Ketua MPR, Airlangga Bilang Jokowi Merespons Positif

    "Mungkin ada satu dua orang yang berpendapat (soal percepatan Munas), tapi secara resmi dari DPD-DPD tidak ada," ujar Agung Laksono di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Senin, 27 Mei 2019.

    Agung mengatakan, tidak ada dasar mengajukan munas luar biasa atau munaslub. "Benar bahwa ada penurunan suara (di pileg), tapi (di) kepemimpinan sekarang, elektabilitas Golkar awalnya hanya 7-8 persen, sekarang sudah mencapai hasil 13 persen," ujar dia.

    Menurut Agung, prestasi kepemimpinan Golkar dalam pemilu 2019 merupakan hal yang patut diapresiasi. Mengenai pelaksanaan Munas, ujar Agung, akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu pada Desember 2019.

    "Dewan pakar berpandangan bahwa tidak perlu ada Munaslub tapi langsung pada bulan Desember ada musyawarah nasional. Disitulah diadakan proses pemilihan ketua dan lain sebagainya," ujar dia.

    Sebelumnya beredar isu, 25 pengurus Golkar tingkat Provinsi disebut setuju melakukan percepatan Munas. Airlangga Hartarto, dianggap gagal membawa Golkar lebih baik pada Pemilu serentak 2019 lalu. Sebab, target awal, Golkar ingin ada 110 kursi di DPR. Tapi kenyataannya, Golkar hanya memperoleh sekitar 85 kursi di parlemen pusat.

    Namun, sejumlah petinggi Golkar menyebut pendapat seperti itu hanya datang dari satu dua orang, bukan dari DPD-DPD.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.