Kode Inisiatif: BPN Masih Andalkan Tautan Berita sebagai Bukti

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penanggung jawab Tim Hukum BPN Hashim Djojohadikusumo (kiri) tiba untuk mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak ikut ke MK malam ini. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Penanggung jawab Tim Hukum BPN Hashim Djojohadikusumo (kiri) tiba untuk mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak ikut ke MK malam ini. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi menilai bukti gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno belum kuat. Ia mengatakan salah satu kelemahannya adalah BPN Prabowo hanya mengandalkan tautan berita sebagai bukti.

    Baca: Beredar Surat Penangkapan Anggota BPN Prabowo, Mustofa Nahra

    “Jadi sebenarnya sumbernya sumber sekunder ya, dalam proses pembuktian bahwa ada pemberitaan kasus-kasus (kecurangan pemilu) seperti ini. Menurut saya itu belum masuk pada bukti utama yang memang harusnya disampaikan ke mahkamah,” ujar Veri di kantornya, Ahad 26 Mei 2019.

    Ia mengatakan untuk membuktikan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) seperti yang dituduhkan, memerlukan bukti lain yang lebih meyakinkan. Misalnya bukti primer berupa hasil pengawasan saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    Hal ini, kata dia, dapat lebih meyakinkan sembilan Hakim Konstitusi, dan membuktikan selisih besar, sekitar 17 juta suara, itu merupakan hasil kecurangan. “Nah itu yang menurut saya musti dikuatkan dalam proses permohonan ini. Dan ketersambungan satu (bukti) dengan lainnya,” tutur dia.

    Bukti yang diajukan saat ini pun, menurut Veri, belum menunjukkan bukti-bukti kecurangan yang terstruktur. Karena meskipun ada indikasi di beberapa daerah, soal kecurangan aparat negara, namun menurutnya belum tentu hal itu dilakukan secara terencana.

    Veri mengatakan, untuk digolongkan sebagai kecurangan TSM yang mempengaruhi hasil pemilu, perlu dibuktikan adanya instruksi dari lembaga atau instansi tertentu. Dan bila pun ada masih perlu dibuktikan apakah instruksi tersebut dijalankan atau tidak. Bentuknya pun, kata dia, harus ditelusuri seperti apa.

    Baca: Yusril Puji Prabowo - Sandiaga Gugat Hasil Pilpres ke MK

    “Setiap kasus itu (harus dihitung) berapa besar dia berdampak terhadap hasil pemilunya. Sehingga kalau diakumulasi seluruh Indonesia akan kelihatan ini lebih dari 17 juta misalnya begitu. Begitu lah cara kerja TSM, enggak bisa Garut, Papua, tapi tidak ada keterhubungan,” kata dia.

    Catatan redaksi: Pada Ahad, 26/5, pukul 18.12 telah dilakukan perbaikan judul berita


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.