5 Organisasi Kecam Kekerasan Polisi Saat Tangani Kerusuhan 22 Mei

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota Korps Brimob beristirahat di dekat gedung Bawaslu pascakerusuhan di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis 23 Mei 2019. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Sejumlah anggota Korps Brimob beristirahat di dekat gedung Bawaslu pascakerusuhan di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis 23 Mei 2019. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Desakan menyelidiki dugaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam kerusuhan 22 Mei 2019 datang dari sejumlah lembaga pemerhati hak asasi manusia. 

    Baca: Pria di Video Masjid Al Huda Jadi Tersangka Kerusuhan 22 Mei

    Dugaan kekerasan mencuat dalam pasca unjuk rasa di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu pada 21-22 Mei 2019. Salah satu indikasi kekerasan mencuat dalam video yang diambil di sekitar Masjid Al Huda, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis pagi, 23 Mei 2019. Video itu menampilkan seorang pria bernama Andri Bibir dipukuli dan diseret oleh anggota Brimob.

    Kepolisian menetapkan Andri menjadi tersangka karena diduga berperan sebagai penyuplai batu untuk demonstran. Namun, peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 jelas melarang polisi menganiaya demonstran, meskipun ia berbuat onar. Berikut adalah lembaga yang mendesak dugaan kekerasan rusuh 22 Mei diusut tuntas:

    1. Amnesty International Indonesia

    Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid meminta kepolisian dan Komisi Nasional HAM untuk bersama-sama segera menginvestigasi segala bentuk potensi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah aksi 22 Mei 2019 di Jakarta.

    Baca: 2 Insiden oleh Polisi Seputar Kerusuhan 22 Mei

    Usman memberi catatan kepada insiden penyerangan asrama Brimob, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam insiden tersebut, beberapa pengunjuk rasa meninggal karena luka tembak. "Kemudian ada juga penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat dalam menangkap salah seorang warga di Kampung Bali, Jakarta Pusat," ujar Usman melalui siaran pers, Sabtu, 25 Mei 2019.

    Menurut Usman, para pelaku kekerasan, baik berasal dari kepolisian maupun pihak-pihak dari luar yang memicu kerusuhan, harus diinvestigasi dan dibawa ke muka hukum untuk diadili.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.