INFO JABAR – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akan tampil sebagai pembicara pada 1st United Nations (UN) Habitat Assembly, di Nairobi, Kenya, 27-31 Mei 2019. Dalam forum itu, ia akan memaparkan strategi pembangunan Jawa Barat dan pengalamannya mengelola Bandung ketika menjadi wali kota.
“Ini adalah kehormatan bagi kami khususnya bagi Jawa Barat, diundang untuk memberikan pidato di forum besar ini,” kata Gubernur di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Sabtu, 25 Mei 2019.
Ridwan Kamil akan berbicara di enam sesi pada pertemuan tahunan UN-Habitat. Ia juga akan menjadi keynote speaker pada acara pembukaan.
Emil, sapaan gubernur, berharap Indonesia bisa dijadikan contoh pertumbuhan dari negara berkembang menuju negara maju yang fokus pada sustainable dan green development.
“Di sana kita akan berkolaborasi dengan PBB, para kepala negara, dan para kepala daerah di bawah naungan PBB untuk pengembangan pembangunan Jawa Barat,” ucapnya.
UN-Habitat menempatkan Pemprov Jabar sebagai best practice dalam pembangunan ekonomi inklusif dengan berbagai inovasi sosial dan teknologi, yang antara lain diperkuat partisipasi komunitas. Jabar juga dinilai menjadi teladan dalam pelibatan organisasi informal, di samping organisasi formal, dalam meningkatkan potensi lokal.
Misalnya, pelibatan rumah ibadah (masjid, gereja, wihara) dalam penyaluran kredit dalam Kredit Mesra, program pemberdayaan desa oleh dan untuk masyarakat melalui program One Village One Product, CEO Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta Desa Digital.
Emil menuturkan, PBB sedang mengupayakan peningkatan kualitas pembangunan, yang tidak hanya terfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada sumber daya manusia. “Mereka ingin mendengarkan pengalaman Jawa Barat sehingga suatu hari Jawa Barat dijadikan percontohan bagaimana membangun masa depan yang adaptif dan lebih baik,” katanya.
UN-Habitat adalah organisasi sayap PBB yang membahas soal isu-isu permukiman. 1st UN-Habitat Assembly bertema “Innovation for Better Quality of Life in Cities and Communities" diikuti para kepala negara, menteri, gubernur, wali kota, non-government organization, akademisi, dan para pelaku usaha. (*)