Pos Penjagaan Mako Brimob Purwokerto Ditembaki Orang Tak Dikenal

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk

    Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk

    TEMPO.CO, Purwokerto - Pos penjagaan Mako Brimob Batalyon B Pelopor Kompi 3 Watumas, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menjadi sasaran penembakan orang tidak dikenal pada Sabtu dini hari, 25 Mei 2019.

    Baca: Bawa Peluru, Pria Ini Ditangkap Saat Masuk Mako Brimob Yogya

    Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga, penembakan tersebut diduga terjadi sekitar pukul 01.30 WIB.

    "Tadi pas saya sedang salat, sekitar pukul 01.30 WIB, saya dengar suara tembakan sebanyak tiga kali. Saya kira itu suara tembakan personel Brimob yang sedang latihan," kata Herlina, 46 tahun, pemilik warung makan di seberang jalan depan pintu gerbang Mako Brimob Watumas, Sabtu, 25 Mei 2019.

    Dia mengaku baru mengetahui ada kejadian penembakan sekitar pukul 07.00 WIB saat keluar dan melihat ada kerumunan warga di depan warung. "Tadi saya kira ada kejadian apa karena kebetulan ada tetangga yang sakit keras, ternyata ada penembakan di pos penjagaan. Orang-orang itu ngomong kalau ada teroris," katanya.

    Warga lainnya, Yadi juga mengaku mendengar suara tembakan tersebut, namun saat itu dia menduga jika suara tersebut merupakan petasan. Dari pantauan, di depan pintu gerbang Mako Brimob Watumas, pada pagar di samping pos penjagaan telah terpasang terpal untuk menutupi lokasi kejadian.

    Baca: Pengeroyokan Brimob di Banten, 13 Anggota Ormas Banten Ditangkap

    Selain itu, sejumlah personel Brimob dan Kepolisian Resor Banyumas tampak berjaga di sekirar pos penjagaan dengan menyandang senjata laras panjang. Hingga Sabtu pukul 08.45 WIB, belum ada pernyataan resmi dari Kepolisian terkait dengan kasus penembakan pos penjagaan tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.