Pimpin Massa Aksi 22 Mei, Begini Profil Jumhur Hidayat

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jumhur Hidayat. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Jumhur Hidayat. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Lama tak terdengar, nama Jumhur Hidayat kembali muncul dalam ranah politik Tanah Air. Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) itu selama dua hari yaitu pada 21-22 Mei memimpin aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau GNKR.

    Baca juga: Dewan Pembina FPI: GNKR Sudah Menyatu Dengan PA 212

    Jumhur dalam aksi itu memimpin aksi lewat mobil komando. Nama Jumhur pun pada aksi kemarin sempat disebut-sebut oleh Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry Kurniawan melalui pengeras suara. Ia meminta tolong kepada pimpinan aksi yakni Bernard dan koordinator lapangan Jumhur Hidayat untuk menenangkan massa yang saat itu sudah mulai memanas dan melemparkan batu ke arah polisi. "Tolong Pak Bernard, Pak Jumhur kami juga rakyat, wartawan sampai ada yang kena batu ini, kasian mereka," ujar Harry melalui pengeras suara, Rabu 22 Mei 2019.

    Jumhur Hidayat merupakan aktivis sejak menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB), bahkan pernah dipenjara oleh rezim Soeharto pada 1989, karena terlibat dalam aksi mahasiswa menentang kedatangan Menteri Dalam Negeri, Rudini. Ia ditangkap bersama kawan-kawannya, Mochammad Fadjroel Rachman, Arnold Purba, dan lainnya.

    Langkah politiknya ia mulai bersama Partai Daulat Rakyat. Bersama partai ini Jumhur tercatat hanya berhasil mendudukan satu wakilnya di Senayan. Berikutnya Jumhur merapat ke kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga akhirnya diangkat sebagai Kepala BNP2TKI pada Januari 2007.

    Latar belakangnya sebagai aktivis buruh melalui elemen Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia dianggap mampu memimpin badan nondepartemen yang menangani penempatan dan perlindungan TKI tersebut. Ia terus menjabat posisi ini sampai dicopot pada 2014, dan digantikan oleh Gatot Abdullah Mansyur.

    Pencopotan ini, kabarnya ditengarai oleh masalah politik. Jumhur saat itu dikabarkan tengah dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) partai yang saat itu berperan sebagai oposisi dan kerap berseberangan dengan pemerintahan SBY. Pada Maret 2014, Jumhur memang sempat menemui pejabat teras PDIP yakni Sidarto Danusubroto, dan Ahmad Basarah.

    Baca juga: Aksi 22 Mei, GNKR Siap Menambah Peserta Aksi 22 Mei

    Namun kabar ini sempat dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Dia membantah pencopotan Jumhur lantaran masalah politik. Menurut dia, Jumhur diganti bukan karena ia memutuskan untuk bergabung ke PDIP. "Tidak, bukan karena pemilu juga," katanya saat ditanyai wartawan usai melantik Kepala BNP2TKI di kantornya, Rabu, 18 Maret 2014.

    Selain itu Jumhur Hidayat juga telah mendeklarasikan ormas Aliansi Rakyat Merdeka yang mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden pada 2014 lalu. Namun di 2019, Jumhur memindahkan dukungannya kepada Prabowo Subianto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.