Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Organisasi Pemuda Siap Inisiasi Pertemuan Jokowi Dengan Prabowo

image-gnews
Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, usai  bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 11 Januari 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 11 Januari 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta Organisasi Kepemudaan (OKP) siap menjembatani pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Hal itu bertujuan untuk meredam konflik seusai Pemilu 2019.

Simak: Prabowo Minta TNI, Polri, Pendukungnya di Aksi 22 Mei Tahan Diri

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Quomas, mengatakan ketegangan yang terjadi pasca penetapan hasil Pelpres 2019 membuat keprihatinan banyak pihak. Sebabnya, aksi penolakan pemilu selama dua hari di Badan Pengawas Pemilu melenceng dari kepentingan pemilu karena berakhir ricuh.

“Kami mau menjembatani untuk meredakan konflik ini,” kata Yaqut saat menghadiri peringatan Nuzulul Quran di kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta Pusat, 22 Mei 2019.

Yaqut berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi terhadap kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kecurangan pemilu. Selain itu, dia juga berharap agar presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi dan Ma'ruf Amin segera mengambil langkah-langkah aktif dalam rangka rekonsiliasi bangsa.

Menurut dia, rekonsiliasi sangat penting karena telah terjadi ketegangan dan polarisasi baik di tingkat elit maupun masyarakat. “Saatnya melepaskan ego-ego politik jangka pendek. Semua harus berpikir positif ke depan untuk kemajuan dan persatuan bangsa,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Komite Nasional Pemuda Indonesia, Addin Jauharudin, mengingatkan agar ketegangan yang terjadi setelah pemilu harus segera diakhiri. Menurut dia, komitmen itu penting karena bangsa ini memiliki agenda panjang dalam membangun sumber manusia yang siap berkompetisi di tingkat dunia. “OKP siap menginisiasi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo demi meredakan situasi,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Addin menuturkan untuk merealisasikan pertemuan itu memang tidak mudah. Alasannya, ada pihak yang masi merasa tidak puas terhadap hasil pemilu tahun ini. Namun, jika ada niat dan keterbukaan, “rekonsiliasi itu bisa direalisasikan.”

Untuk merealisasikan hal itu, Addin mengatakan bakal bertemu dengan tokoh-tokoh muda yang ada di masing-masing partai. Sebab, partai juga mempunyai andil untuk mendinginkan situasi ini. “Karena kita tahu ada parpol yang naif menerima  hasil pemilu legislatif, tapi untuk pilpres tidak.”

Baca: Prabowo Buka Suara soal Kerusuhan 22 Mei

Lebih jauh ia menilai aksi yang digelar sekelompok orang pada 22 Mei, tidak murni soal politik. Aksi yang diwarnai kerusuhan itu, menurut dia, lebih kental unsur kepentingan organisasi masyarakat ketimbang soal politik. “Terlalu banyak kepentingan di jalan hari ini,” ujarnya.

Simak berita tentang Prabowo hanya di Tempo.co

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

9 menit lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

15 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

34 menit lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

48 menit lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

1 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

1 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

1 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

2 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

3 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?