Partai Koalisi Jokowi Berebut Kursi Ketua MPR

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres nomor urut 01, Jokowi (lima dari kiri) didampingi cawapres Ma'ruf Amin bersama partai koalisi saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis, 18 April 2019. Dalam kesempatan ini, Jokowi mendeklarasikan diri sebagai pemenang pemilihan presiden 2019 dengan raihan suara 54,5 persen. TEMPO/Subekti.

    Capres nomor urut 01, Jokowi (lima dari kiri) didampingi cawapres Ma'ruf Amin bersama partai koalisi saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis, 18 April 2019. Dalam kesempatan ini, Jokowi mendeklarasikan diri sebagai pemenang pemilihan presiden 2019 dengan raihan suara 54,5 persen. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai koalisi di kubu Joko Widodo atau Jokowi berebut Kursi Ketua MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan secara terbuka mengungkapkan keinginannya menduduki posisi Ketua MPR. "Kalau Mbak Puan (Maharani) Ketua DPR, insyaallah saya Ketua MPR," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu pada Sabtu, 18 Mei 2019.

    Baca: Jokowi Diminta Bersikap atas Situasi Ricuh Pasca-Penetapan Pemilu

    Setali tiga uang dengan Cak Imin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan mereka lebih berhak duduk di kursi ketua MPR. Sebab Golkar adalah pemilik kursi legislatif kedua terbanyak di DPR RI.

    "Kalau di DPR RI sudah jelas berdasar perolehan kursi. Jadi Golkar di situ dapat wakil ketua. Tapi dalam konvensi koalisi mendukung Pak Presiden akan mendukung paket dalam MPR. Untuk itu usulannya karena Golkar pemenang kedua Golkar sebagai Ketua MPR," kata Airlangga di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Ahad lalu.

    Selain dua partai tersebut, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G. Plate menyebut bahwa partainya juga telah menyiapkan calon Ketua MPR RI. "Saat ini kami juga menyiapkan untuk calon Ketua MPR," kata Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

    Pengisian kursi pimpinan MPR kali ini dinilai akan lebih dinamis karena Undang-Undang MD3 mengatur penentuannya lewat sistem paket yang akan dipilih oleh anggota MPR. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam hal ini, koalisinya juga siap berdialog dengan partai nonkoalisi pendukung pemerintah.

    ”Semangat kami ingin sama-sama gotong royong. Yang pasti, kami berkepentingan agar untuk kursi ketua diisi partai koalisi. Untuk komposisi wakil, itu bisa dibicarakan bersama secara musyawarah,” ujar Hasto di DPP PDIP, kemarin.

    Kelima partai anggota Koalisi Indonesia Kerja memperebutkan empat kursi pimpinan yang tersedia, karena satu kursi wakil ketua MPR akan diisi unsur DPD. Posisi ketua MPR sama-sama diincar Golkar, PKB, dan Nasdem.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut, paket pimpinan MPR tentu akan dibicarakan bersama-sama dalam internal koalisi, dia pun membuka peluang jika nanti ada koalisi non-pemerintahan yang akan bergabung.

    Baca: AHY: Jokowi Minta Saya Jadi Jembatan Komunikasi dengan SBY

    "Intinya power sharing, karena kalau koalisi di MPR ya bandulnya kan ada di partai melalui fraksi-fraksinya," ujar Arsul Sani, saat ditemui di Posko Cemara, kemarin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.