KPK Dorong Presiden Terpilih Bentuk Zaken Kabinet

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (tengah) bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (krii), dan komisioner KPU, Evi Novida Ginting memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 8 April 2019. KPK dan KPU secara resmi mengumumkan nama-nama anggota DPR, DPD dan DPRD yang telah melaporkan tepat waktu dan belum melaporkan sama sekali Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hingga 31 Maret 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (tengah) bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (krii), dan komisioner KPU, Evi Novida Ginting memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 8 April 2019. KPK dan KPU secara resmi mengumumkan nama-nama anggota DPR, DPD dan DPRD yang telah melaporkan tepat waktu dan belum melaporkan sama sekali Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hingga 31 Maret 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi meminta presiden terpilih membentuk kabinet yang diisi orang profesional alias zaken kabinet. Menurut Saut, orang profesional lebih paham permasalahan.

    Baca: Zaken Kabinet Versi Ma'ruf Amin: Harus Ahli tapi Bisa dari Parpol

    "Contohnya orang lingkungan hidup, dia sangat paham misalnya ketika ada peristiwa gajah yang mati," kata Saut di kantornya, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.

    Contoh lainnya, kata Saut, dalam hal keuangan. Seorang profesional, kata dia, pasti lebih paham soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Detail seperti ini yang kita perlukan," katanya.

    Di sisi lain, Saut juga mengingatkan presiden terpilih untuk memilih orang yang berintegritas di kabinetnya. Dia mengatakan KPK bakal lebih bisa mengikuti irama bila para menteri orang yang berintegritas.

    Baca: Buya Syafii Maarif Sarankan Jokowi Bentuk Zaken Kabinet

    Tapi, Saut enggan bila lembaganya kembali diajak untuk menyeleksi para calon menteri yang disodorkan presiden. Hal ini pernah dilakukan Presiden Jokowi pada 2014. Menurut Saut, KPK bakal dituduh berpolitik karena melakukan itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kombatan ISIS asal Indonesia yang Terdeteksi di Suriah dan Irak

    Pada 2017, BNPT memperkirakan seribu lebih WNI tergabung dengan ISIS. Kini, kombatan asal Indonesia itu terdeteksi terserak di Irak dan Suriah.