Titiek Soeharto Sebut Penjagaan di Aksi 22 Mei Seperti Mau Perang

TEMPO.CO, Jakarta - Politisi Partai Berkarya, Titiek Soeharto ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa yang digelar oleh Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau Aksi 22 Mei di Kantor Bawaslu. Putri Presiden Kedua Soeharto ini tiba sekitar pukul 17.30 WIB, menjelang waktu berbuka puasa.

Baca: Kepolisian Batasi Waktu Aksi 22 Mei Sampai Selesai Tarawih

"Saya hari ini, sore ini menyempatkan datang ke sini untuk ketemu teman-teman yang sudah datang jauh dan ikut aksi damai di sini," ujar Titiek di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.

Dia pun menyempatkan berbuka puasa bersama pengunjuk rasa. Menurut Titiek, kedatangan untuk memberikan semangat kepada peserta aksi yang telah mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno. "Terima kasih sudah sampai di sini sudah ikut aksi damai, Saya kaget sampai sini, ini aksi damai banyak ibu-ibu tapi kok kita kaya penjagaan mau perang sama aparat di sini," kata dia.

Titiek menganggap pengamanan yang dilakukan polisi sudah berlebihan dengan membawa senjata. Dia menyampaikan bahwa massa yang datang bukan untuk menggeruduk Kantor Bawaslu. 

Sebelumnya, Juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Bakmumin menyampaikan tujuan Aksi 22 Mei ini digelar untuk menuntut KPU agar menghentikan pengumuman hasil Pemilu. “Karena sudah dipastikan akan mengumumkan untuk kemenangan 01 (Jokowi - Ma’ruf Amin). Karena diduga kuat telah melakukan kecurangan yang tersistem,” ujar Novel, Kamis, 16/5.

Beberapa waktu sebelumnya, ancaman melakukan gerakan massa juga dikumandangkan anggota Dewan BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Amien Rais. Dia mengancam akan melakukan people power, saat melakukan unjuk rasa di KPU, 31 Maret silam.

Baca: Sultan Hamengku Buwono X Pertanyakan Alasan Aksi 22 Mei

"Kalau misalnya tim kami bisa membuktikan kecurangan sistematis dan masif, maka kita tidak akan ke MK lagi. Kita akan people power," kata Amien dalam orasinya. Belakangan Amien mengganti istilah people power dengan gerakan kedaulatan rakyat.