KPK Tetapkan Pejabat Kementerian Kelautan Tersangka Proyek Kapal

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang memberikan arahan kepada peserta apel patroli pengawasan anti politik uang Pemilu 2019 di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 12 April 2019. Apel tersebut dilakukan secara serentak di 514 titik di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk mencegah praktik politik uang selama pemilu serentak 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang memberikan arahan kepada peserta apel patroli pengawasan anti politik uang Pemilu 2019 di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 12 April 2019. Apel tersebut dilakukan secara serentak di 514 titik di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk mencegah praktik politik uang selama pemilu serentak 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aris Rustandi menjadi tersangka korupsi proyek Sistem Kapal Inspeksi Pemerintah Indonesia.

    Baca: Hakim Sebut Aspri Imam Nahrawi Terima Uang dari Sekjen KONI

    Selain itu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Daya Radar Utama Amir Gunawan menjadi tersangka. "KPK meningkatkan proses perkara kasus ini ke tingkat penyidikan dengan dua tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.

    Saut menjelaskan KKP melakukan pengadaan 4 kapal SKIPI pada tahun anggaran 2012-2016. Pada Oktober 2012, PT Daya Radar Utama diumumkan menjadi pemenang lelang dengan nilai penawaran US$ 58 juta atau setara Rp 558 miliar kala itu. "Kontrak pekerjaan ditandatangani pada Januari 2013," kata Saut.

    Pada 2015, Aris dan tim teknis KKP melakukan kunjungan ke Jerman untuk melihat pabrik pembuatan kapal. KPK menduga dalam perjalanan dinas itu tim teknis KKP menerima gratifikasi berupa fasilitas senilai Rp 300 juta

    PT DRU merampungkan pengerjaan 4 unit kapal pada April 2016. Kapal diberi nama Orca 01 sampai Orca 04. KKP kemudian membayar senilai US$ 58 juta atau setara Rp 744 miliar kala itu. Padahal, biaya pembangunan kapal sesungguhnya adalah Rp 446 miliar.

    Saut menerangkan KPK menduga terjadi sejumlah perbuatan melawan hukum dalam proyek. Misalnya, KPK menemukan persengkongkolan dalam tender dan dokumen yang tidak benar.

    Baca: Pansel KPK Buka Pendaftaran Komisioner KPK 17 Juni - 4 Juli 2019

    Selain itu, kapal SKIPI yang dibangun juga tidak sesuai dengan syarat kontrak, seperti kecepatan kapal yang tidak sesuai dengan perjanjian, panjang kapal yang dikurangi 26 sentimeter, penggelembungan dana pada harga baja dan alumunium yang dipakai. KPK menduga akibatnya negara merugi sekitar Rp 61,5 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.