TEMPO.CO, Jakarta- Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari aliran dana sebesar Rp 11,5 miliar yang diterima oleh asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, dalam perkara suap KONI.
Adanya aliran dana tersebut diamini oleh majelis hakim saat membacakan putusan terhadap terdakwa kasus suap dana hibah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E. Awuy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 20 Mei 2019.
Baca Juga: Suap Dana Hibah: Sekjen KONI Divonis 2 Tahun Penjara
Menurut majelis hakim, uang Rp 11,5 miliar dari KONI mengalir secara bertahap kepada Miftahul Ulum. Dari situ, jaksa KPK akan mempelajari ada tidaknya uang yang turut masuk ke kantong Imam Nahrawi.
"Di dalam pertimbangannya, majelis hakim mengatakan bahwa uang yang diterima Miftahul Ulum untuk pertimbangan Menpora. Memang majelis hakim mempertimbangkan ada penerimaan Rp 11,5 miliar yang diterima Miftahul Ulum, cuma apakah uang ini untuk kepentingan Menpora atau sampai ke Menpora itu yang ingin kami gali lebih lanjut," ujar jaksa Ronald usai persidangan.
Ronald pun akan segera mempelajari setelah menerima putusan lengkap perkara suap ini dari majelis hakim. "Nanti setelah kami pertimbangkan, setelah kami teliti secara seksama, baru bisa menentukan apakah itu bisa diketegorikan sebagai kesaksian palsu atau tidak," kata dia.
Dalam kasus ini, Ending dijatuhi hukuman dua tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 100 juta. Sedangkan Johny E Awuy divonis satu tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Hakim menyatakan Ending dan Johny bersalah karena terbukti memberi suap sebesar Rp 400 juta, satu unit mobil Toyota Fortuner, dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note9 kepada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana.
Pemberian itu dilakukan agar Mulyana memuluskan pencairan proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga pada ajang Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018.
Simak Juga: Hakim Sebut Aspri Imam Nahrawi Terima Uang dari Sekjen KONI
Dalam proposal itu KONI mengajukan dana Rp 51,52 miliar. Selain itu, pemberian tersebut juga dilakukan guna memuluskan pencairan usulan kegiatan pendampingan dan pengawasan program SEA Games 2019 tahun anggaran 2018.
Endang dan Johny dianggap terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
