TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla, atau akrab disapa JK, meminta agar masjid tidak digunakan untuk aktivitas politik apa pun, termasuk menjelang rencana aksi 22 Mei. Apalagi, belakangan muncul wacana aksi kedaulatan rakyat yang akan dilakukan pada Rabu, 22 Mei 2019.
"Dalam rangka menjaga keamanan akhir akhir ini, isu-isu dalam satu dua hari ini, nampaknya saya harapkan masjid-masjid tidak dimanfaatkan dan digunakan untuk mempertentangkan dan menjadi tempat pertentangan politik jamaah," kata JK di Istana Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2019.
Baca: Tanggapi Aksi 22 Mei, Cendikawan Muslim: Ulama Jangan Partisan
Pernyataan itu disampaikan JK saat memberi sambutan di acara buka puasa bersama bersama pemuka agama Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan Dewan Masjid Indonesia. Sejumlah cendikiawan muslim seperti Quraish Shihab dan Azyumardi Azra nampak hadir dalam pertemuan itu.
Selain itu beberapa menteri, seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin juga turut hadir. Syafruddin sendiri merupakan Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, sedangkan JK sebagai ketuanya.
Isu penggunaan masjid sebagai tempat berpolitik muncul menjelang aksi unjuk rasa yang menamakan diri kedaulatan rakyat. Aksi yang menuding adanya kecurangan di Pemilihan Presiden 2019 itu rencananya akan digelar di sejumlah titik di Jakarta.
Simak Juga: Menjelang Aksi 22 Mei, Anies Bertolak ke Jepang
Koordinatornya menyebut aksi ini akan dihadiri oleh masyarakat dari sejumlah daerah di Indonesia. Muncul isu bahwa sejumlah masjid di Jakarta akan digunakan sebagai lokasi singgah massa dari luar Jakarta itu.
JK mengatakan masjid merupakan tempat berbicara tentang keagamaan. Tak hanya itu, masjid juga ia sebut memberikan kemakmuran kepada masyarakatnya. "Tapi kita tentu menyampaikan masjid untuk ibadah dan kemakmuran bangsa," kata JK.