GNPF MUI Sumatera Utara Kirim Massa ke Jakarta Ikut Aksi 22 Mei

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjuk rasa dari massa emak-emak mengacungkan kartu merah saat aksi unjuk rasa di KPU Provinsi Jawa Barat, Jumat 10 Mei 2019. Mereka juga menuntut KPU untuk tidak melakukan kecurangan saat rekapitulasi suara. TEMPO/Prima Mulia

    Pengunjuk rasa dari massa emak-emak mengacungkan kartu merah saat aksi unjuk rasa di KPU Provinsi Jawa Barat, Jumat 10 Mei 2019. Mereka juga menuntut KPU untuk tidak melakukan kecurangan saat rekapitulasi suara. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Medan - Gerakan Nasional Pengawal Fatsal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara memastikan akan menuju Jakarta untuk ikut Aksi 22 Mei atau Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. Massa yang hadir berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Utara.

    Baca: Moeldoko: Ada Penyelundup Senjata yang Ingin Kacaukan Aksi 22 Mei

    Pergerakan aksi nantinya akan berkonsentrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. "Nanti itu kan acara nasional, jadi bukan GNPF saja. Kita hanya salah satu elemen yang mendukung. Kita tidak mengkoordinir, tapi kita respon seruan itu," kata Ketua GNPF MUI Sumatera Utara, Heriansyah di Medan pada Senin, 20 Mei 2019.

    Heriansyah mengatakan jika pergerakan massa ke Jakarta dilatarbelakangi kesadaran pribadi. Yaitu, melancarkan protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

    Dirinya tidak dapat memastikan berapa massa asal Sumatera Utara yang akan mendatangi Jakarta. Karena banyak masyarakat yang telah berangkat lebih dahulu tanpa komando.

    Hanya saja, Heriansyah dapat memastikan akan banyak masyarakat Sumatera Utara yang ikut serta. "Kita tahu banyak yang juga sudah berangkat dengan jalan masing-masing. Mereka berangkat tanpa atas nama elemen, karena mereka terpanggil saja,” kata Heriansyah.

    Selain di Jakarta, GNPF MUI Sumatera Utara juga akan melakukan unjuk rasa di Sekretariat KPU Sumatera Utara pada Selasa, 21 Mei 2019. Bahkan massa rencananya akan menginap di depan Sekretariat KPU Sumatera Utara.

    Ia menjelaskan tuntutan yang dibawa masih seperti aksi sebelumnya, yaitu mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Musababnya, dugaan kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TMS).

    Sementara mengenai wacana "people power" yang mencuat beberapa waktu terakhir, Heriansyah mengatakan jika pemerintah harusnya tidak perlu takut. Gerakan people power menurutnya berarti kekuatan rakyat yang dihimpun untuk melakukan protes terhadap suatu kecurangan dan ketidakadilan.

    Baca: PA 212 Sayangkan Hendropriyono Siapkan Anjing untuk Aksi 22 Mei

    Justru menurutnya yang salah adalah penggambaran dari pihak tertentu yang seolah sangat menakutkan. "Sederhana saja, kita diimbau untuk sejuk dan damai. Lalu bagaimana kalau kecurangan terjadi terus menerus. Jadi, bukan damainya dulu, tapi jujurnya dulu. Kalau jujur pasti outputnya damai,” sebut Heriansyah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.