Suap Dana Hibah: Sekjen KONI Divonis 2 Tahun Penjara

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Komite Nasional Olaharaga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E. Awuy menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin, 20 Mei 2019 (Andita Rahma)

    Sekretaris Jenderal Komite Nasional Olaharaga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E. Awuy menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin, 20 Mei 2019 (Andita Rahma)

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Komite Nasional Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy divonis dua tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.

    Baca: Eks Bendahara Kemenpora Sebut Beri Rp 400 Juta ke Aspri Menpora

    "Mengadili meyakini terdakwa Ending Fuad Hamidy bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Hakim Ketua Rustiyono membacakan putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin, 20 Mei 2019. 

    Selain itu, hakim juga mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh Ending Fuad. Menurut hakim, Ending Fuad memenuhi syarat sebagai JC. 

    Sementara, bendahara KONI Johny E. Awuy dihukum satu tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

    Hakim menyatakan Ending Fuad dan Johny bersalah karena terbukti memberi suap sebesar Rp 400 juta, satu unit mobil Toyota Fortuner, dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note9 kepada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana.

    Pemberian itu dilakukan agar Mulyana memuluskan pencairan proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga pada ajang Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018. Dalam proposal itu KONI mengajukan dana Rp 51,52 miliar.

    Selain itu, pemberian tersebut juga dilakukan guna memuluskan pencairan usulan kegiatan pendampingan dan pengawasan program SEA Games 2019 tahun anggaran 2018.

    Ending Fuad dan Johny E. Awuy melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

    Putusan hakim ini lebih rendah jika dibandingkan tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta untuk Ending Fuad, dan dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta untuk Johny.

    Baca: Pejabat Kemenpora Ibaratkan KONI Seperti ATM Kementerian

    Baik Ending Fuad maupun Johny sama-sama meminta waktu kepada hakim untuk memikirkan putusan yang mereka terima selama tujuh hari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.