Pengamanan Aksi 22 Mei, Polri: Koordinator Harus Kenali Massa

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI mengikuti apel pengamanan di Lapangan Monas, Jakarta, Senin 20 Mei 2019. Prajurit TNI dari berbagai kesatuan akan disebar ke sejumlah titik dan objek vital di Jakarta guna membantu pengamanan Ibu Kota saat pengumuman hasil Pemilu 2019 pada Rabu 22 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Prajurit TNI mengikuti apel pengamanan di Lapangan Monas, Jakarta, Senin 20 Mei 2019. Prajurit TNI dari berbagai kesatuan akan disebar ke sejumlah titik dan objek vital di Jakarta guna membantu pengamanan Ibu Kota saat pengumuman hasil Pemilu 2019 pada Rabu 22 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri mengimbau kepada seluruh koordinator massa Aksi 22 Mei yang akan datang langsung ke Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei untuk bertanggung jawab penuh terhadap massanya. Imbauan itu disampaikan untuk mengantisipasi adanya 'penumpang gelap' dalam suatu kelompok. Apalagi, puluhan terduga teroris yang ditangkap selama Mei 2019 berencana meledakan bom ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden atau Pilpres 2019. 

    Polisi menyarankan agar koordinator lapangan menolak ikut jika tak kenal dengan anggotanya. “Takutnya malah jadi martil atau pelaku teroris," Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan pada Senin, 20 Mei 2019.

    Baca juga: PA 212 Sayangkan Hendropriyono Siapkan Anjing untuk Aksi 22 Mei

    Tidak menutup kemungkinan para terduga teroris menyusup dalam aksi massa. "Kan susah mendeteksi dalam jumlah besar."

    Dedi mengatakan koordinator massa Aksi 22 Mei harus melapor kepada kepolisian lebih dahulu. Sampai saat ini, kata Dedi, polisi sudah memetakan koordinator massa dari  Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya yang akan bergerak ke Jakarta.

    Polisi juga menyarankan setiap koordinator untuk tidak memobilisasi massa dalam jumlah besar. "Sekarang angkanya mengecil, rata-rata ada perwakilan dari setiap daerah," kata Dedi.

    Baca juga: Hendropriyono: Massa Aksi 22 Mei Sebagian Bekas HTI dan FPI

    Sebanyak 34 ribu personel gabungan TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan objek-objek vital nasional di DKI Jakarta untuk pengamanan Aksi 22 Mei. Gedung KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi fokus utama sistem pengamanan.

    Polri menetapkan pengamanan yang akan diterapkan di KPU dengan sistem empat ring. Ring satu di dalam Gedung KPU, ring dua di sekitar Gedung KPU, ring tiga area parkir kendaraan, dan ring empat di jalan depan Gedung KPU.

    TNI dan Polri juga telah mempersiapkan tim antianarkis untuk menghadapi kemungkinan adanya anarkisme saat penetapan hasil pemilu. Patroli juga terus dilakukan seiring pemantauan intelijen untuk mengetahui perkembangan dinamika masyarakat saat hasil pemilu ditetapkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.