Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

6 Poin Kesepakatan Kerja Sama BPIP dan Kemendagri

Reporter

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, dan Plt. Kepala BPIP Hariyono melakukan penandatanganan MoU tentang pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 20 Mei 2019. Tempo/Friski Riana
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, dan Plt. Kepala BPIP Hariyono melakukan penandatanganan MoU tentang pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 20 Mei 2019. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meneken nota kesepahaman dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tentang pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Baca: Jokowi: BPIP Tumbuhkan Pancasila dengan Cara Kekinian

Penandatanganan dilakukan oleh Tjahjo dan Pelaksana tugas Kepala BPIP Hariyono, dengan disaksikan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dan sejumlah anggota Dewan Pengarah BPIP.

Hariyono mengatakan, nota kesepahaman ini menjadi awal untuk membumikan Pancasila. Salah satunya nilai gotong royong. "Agar gotong royong tidak ditafsirkan hanya sebatas kerja bakti, karena hakikatnya kerja sama saling berbagi, saling bekerja mencapai tujuan bersama. Sehingga MoU ini bagian dari gotong royong," kata Hariyono di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 20 Mei 2019.

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman, BPIP dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati enam poin kerja sama. Pertama, fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan, serta mengidentifikasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Keempat, pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada para pihak dan pemerintah daerah, serta pemerintah desa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kelima, pembinaan civitas akademika dan praja Insitut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila. Poin terakhir, tukar menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati BPIP dan Kemendagri.

Nantinya, semua ruang lingkup kerja sama itu akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pejabat eselon I atau setara yang ditunjuk oleh para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam perjanjian kerja sama akan dimuat rincian ruang lingkup, pelaksanaan mekanisme kerja, hak dan kewajiban para pihak, serta hal-hal lain yang merupakan satu kesatuan dari MoU.

Baca: Dipimpin Megawati, BPIP Temui Jokowi di Istana Merdeka

Hariyono mengatakan, kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri ini bukan sesuatu yang baru. BPIP, kata dia, selama ini sudah diundang kerja sama mengisi arus utama nilai-nilai Pancasila. "Perintah pada saya belum tuntas yaitu beri kuliah umum pada praja taruna di IPDN. Kami baru bisa laksanakan di 5 IPDN," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

5 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini


Beda Pendapat Ketum Projo dan Gibran soal Wacana Jokowi Bertemu Mega

6 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi usai acara buka bersama di Lapangan Anatakupa, Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Beda Pendapat Ketum Projo dan Gibran soal Wacana Jokowi Bertemu Mega

Gibran berharap masih ada peluang untuk pertemuan Jokowi dan Megawati. Sementara Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi meragukan pertemuan tersebut.


KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

6 hari lalu

Bupati Muna (nonaktif), Muhammad Rusman Emba, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Muhammad Rusman, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2022 di Kementerian Dalam Negeri. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.


Amicus Curiae Megawati, Gibran Belum Tahu hingga Dianggap Tak Tepat oleh Otto Hasibuan

7 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri joget bareng saat di Kampanye terakhir bertajuk Hajatan Rakyat di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 10 februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Amicus Curiae Megawati, Gibran Belum Tahu hingga Dianggap Tak Tepat oleh Otto Hasibuan

Megawati Soekarnoputri menyerahkan surat Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan ke Gedung MK pada Selasa, 16 April 2024


Kirim Surat Amicus Curiae ke MK, Megawati Menyitir Ucapan RA Kartini

8 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) menunjukkan tulisan tangan Megawati dalam surat Amicus Curiae yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri di Gedung II Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (16/4/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Kirim Surat Amicus Curiae ke MK, Megawati Menyitir Ucapan RA Kartini

Megawati mengirimkan surat Amicus Curiae ke MK. Bertuliskan tangan, Mega menyitir perkataan RA Kartini. Begini isinya.


Pengamat Sebut Prabowo Bisa Redam Tensi setelah Pemilu 2024, Apa Alasannya?

8 hari lalu

Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto saat ditemui di kediaman Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Jakarta, Kamis 11 April 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Pengamat Sebut Prabowo Bisa Redam Tensi setelah Pemilu 2024, Apa Alasannya?

Prabowo Subianto dinilai bisa melakukan rekonsiliasi dengan Megawati Soekarnoputri.


Soal Peluang Jokowi Bertemu Megawati, Para Pengamat Politik Bilang Begini

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Peluang Jokowi Bertemu Megawati, Para Pengamat Politik Bilang Begini

Rencana Jokowi bertemu Megawati Soekarnoputri mendapat tanggapan dari para pengamat politik. Apa pendapat mereka?


Reaksi Relawan Jokowi Balas Hasto PDIP soal Halangan Bertemu Megawati

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa relawan saat  menghadiri Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat,  Sabtu  7 Oktober 2023. Konsolidasi nasional yang bertajuk Taat Instruksi, 2024 Apa Kata Jokowi tersebut dihadiri oleh 16.000 relawan perwakilan dari seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Reaksi Relawan Jokowi Balas Hasto PDIP soal Halangan Bertemu Megawati

Sejumlah relawan Jokowi membalas pernyataan Hasto PDIP yang menyebut Jokowi harus menemui anak ranting sebelum ke Megawati.


4 Poin Deddy Sitorus soal Rencana Jokowi Bertemu Megawati: Gimik Politik Murahan hingga Temui Anak Ranting PDIP

11 hari lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat memberikan keterangan kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
4 Poin Deddy Sitorus soal Rencana Jokowi Bertemu Megawati: Gimik Politik Murahan hingga Temui Anak Ranting PDIP

Deddy Sitorus PDIP menyebut rencana Jokowi bertemu Megawati itu hanyalah gimik politik murahan. Dia juga membandingkan Jokowi dengan SBY.


Politikus PDIP Sebut Jokowi Harus Temui Pengurus Anak Ranting Sebelum Megawati

11 hari lalu

Dari kiri ke kanan, Bakal Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo saat meluncurkan mobil bioskop keliling dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Politikus PDIP Sebut Jokowi Harus Temui Pengurus Anak Ranting Sebelum Megawati

"Jokowi tanpa anak ranting PDIP tidak mungkin bisa seperti yang sekarang," kata dia.