Hendropriyono Sebut Gerakan Boikot Pajak Sama Saja Pemberontakan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono di Gedung  Djoeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Mei 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

    Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono di Gedung Djoeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Mei 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono, mengatakan seruan boikot pajak sama saja dengan pemberontakan. Pernyataan agar tak membayar pajak ini merupakan seruan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono kepada pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

    Baca: Hendropriyono Sindir Kivlan dan Sjafrie Barisan Sakit Hati

    "Ada yang teriak tak mau bayar pajak, itu namanya pembangkangan sipil dan itu  memang membakar untuk pemberontakan sipil," ujar Hendropriyono di Gedung Djoeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Mei 2019.

    Ia mengingatkan kepada pihak menjadi oposisi bahwa kudeta sipil yang berhasil itu harus mendapatkan legitimasi TNI dan Polri. Dia menyampaikan tanpa itu gerakan model apapun bakal sia-sia.  "Saya ingatkan, tidak ada kudeta sipil yang berhasil di dalam sejarah karena TNI dan Polri tidak di belakang."
     
    Saat ini, kata Hendro, bahwa TNI dan Polri tetap berada pada sumpah prajuritnya.  Menurut dia, sapta marga tidak boleh diutak-atik untuk kepentingan golongan tertentu. 
    "Sumpah prajurit itu bunyinya nomor satu setia pada pemerintah dan tunduk pada undang-undang dan ideologi negara 
     
    Sebelumnya, Arief Poyuono menyatakan seruan boikot pajak itu sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat karena mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. “Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu, 15 Mei 2019. Ini adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.
     
     
    Ajakan disampaikan Arief khusus kepada masyarakat yang memilih Prabowo dan Sandiaga dalam pemilu sebelumnya. “Jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019,” katanya.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.