Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi di Malang Gelar Razia, Cegah Massa Aksi 22 Mei ke Jakarta

image-gnews
Pengunjuk rasa dari massa emak-emak mengacungkan kartu merah saat aksi unjuk rasa di KPU Provinsi Jawa Barat, Jumat 10 Mei 2019. Mereka juga menuntut KPU untuk tidak melakukan kecurangan saat rekapitulasi suara. TEMPO/Prima Mulia
Pengunjuk rasa dari massa emak-emak mengacungkan kartu merah saat aksi unjuk rasa di KPU Provinsi Jawa Barat, Jumat 10 Mei 2019. Mereka juga menuntut KPU untuk tidak melakukan kecurangan saat rekapitulasi suara. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Kota Malang - Kepolisian Resor Malang merazia kendaraan untuk menangkal aksi kejahatan jelang Hari Raya Idul Fitri sekaligus untuk mencegah keberangkatan massa peserta aksi 22 Mei 2019 atau dikenal dengan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di Jakarta. 

Baca: Hendropriyono: Massa Aksi 22 Mei Sebagian Bekas HTI dan FPI

Razia digelar mulai Ahad 19 Mei 2019 dini hari sampai 22 Mei 2019. Razia dilakukan hingga masuk waktu sahur. Kepala Polres Malang Ajun Komisaris Besar Yade Setiawan Ujung memimpin 57 anak buahnya razia hari pertama di depan Pos 902 Jalan Raya Singosari, Kabupaten Malang. 

Semua kendaraan yang melintas diberhentikan dan diperiksa. Razia menyasar senjata api, bahan peledak, narkotika, senjata tajam dan benda berbahaya lainnya, serta kelengkapan dokumen kendaraan. 

“Selain untuk peningkatan keamanan di wilayah kami, giat sweeping juga kami lakukan dalam rangka mengantisipasi pergerakan massa ke Jakarta untuk ikut aksi 22 Mei nanti karena berdasarkan undang-undang tidak dibenarkan,” kata Yade, Senin, 20 Mei 2019. Yade mengatakan razia ini untuk antisipasi adanya penunggang gelap di acara aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat itu.  

Yade mengatakan razia dilakukan berdasarkan arahan dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Luki Hermawan mengenai pelaksanaan patroli skala besar yang disebut Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (K2YD). Razia ini ditujukan untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas. 

Baca: Tentang Aksi 22 Mei, PAN akan Beri Pernyataan Resmi pada 21 Mei

Razia dilakukan berpindah-pindah tempat. Seluruh personel berasal dari gabungan seluruh fungsi, mulai Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Intelijen Keaman, Satuan Reserse Narkoba, dan Satuan Reserse Kriminal. Mereka bersenjata lengkap. 

Sebanyak 90 mobil pribadi, 25 mobil pikap, 25 truk, 15 minibus, dua bus, dan 20 sepeda diberhentikan dan diperiksa pada hari pertama razia. Nihil senjata tajam dan bahan peledak. Polisi hanya menilang 12 kendaraan tanpa kelengkapan dokumen, termasuk mengamankan satu minibus Elf W-7253-X yang membawa rokok tak bercukai.

Razia serupa juga dilakukan oleh Polres Malang Kota sejak Sabtu, 18 Mei 2019. Kepala Kepolisian Resor Kota Malang Ajun Komisaris Besar Asfuri mengatakan, razia digelar di tiap sudut perbatasan kota, stasiun dan terminal. Razia ini melibatkan anggota TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja. 

Hasilnya, Ahad siang kemarin polisi menyita satu bus besar yang membawa 20 peserta aksi 22 Mei di Jalan Candi Borobudur. Bus kemudian dibawa ke Markas Polresta Malang. Dua puluh orang penumpang itu diperiksa satu per satu dengan lebih dulu dimintai kartu tanda penduduk. 

Baca: PA 212 Sayangkan Hendropriyono Siapkan Anjing untuk Aksi 22 Mei

Polisi melarang warga Kota Malang ikut 22 Mei karena berpotensi mengalami gesekan dengan massa penentang aksi 22 Mei maupun ditunggangi oleh pihak tertentu yang ingin membuat keonaran. Bahkan, berdasarkan perkembangan informasi, diduga ada teroris yang hendak meledakkan bom pada aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

3 jam lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

Mahfud Md meralat salah satu negara yang pernah membatalkan Pemilu. Sebelumnya dia menyebut Australia, harusnya Austria.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

1 hari lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

2 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

2 hari lalu

Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kremlin via RUETERS
24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

24 tahun, Vladimir Putin berhasil mempertahankan tahta politiknya. Bagaimana rekam jejaknya berkuasa sebagai Presiden Rusia terlama?


Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

3 hari lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masih beraktivitas seperti biasa di kantornya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

Gibran mempersilakan bagi yang ingin memproses masalah Pemilu sesuai jalurnya.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir

7 hari lalu

Logo PPP
Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir

Suara tertinggi PPP terjadi pada Pemilu 2004, yakni yakni sebesar 10,55 persen.


Kilas Balik Sengketa Pemilu 2019: MK Kabulkan 12 dari 260 Perkara PHPU Pileg

7 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Kilas Balik Sengketa Pemilu 2019: MK Kabulkan 12 dari 260 Perkara PHPU Pileg

PPP dan Perindo menyatakan akan mengajukan gugatan ke MK atas hasil Pemilu 2024.


Apa Penyebab PPP Tidak Lolos ke Senayan Menurut Pengamat Politik?

8 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Apa Penyebab PPP Tidak Lolos ke Senayan Menurut Pengamat Politik?

Pengamat Politik menyebut gagalnya PPP lolos ke Senayan antara lain adanya konflik internal.