Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mayoritas Responden Setuju Pembentukan Tim Hukum oleh Wiranto

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggelar Rakortas membahas permasalahan pascapemungutan suara pemilu 2019. Hadir dalam rapat tersebut Menkominfo Rudiantara dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. DEWI NURITA/TEMPO
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggelar Rakortas membahas permasalahan pascapemungutan suara pemilu 2019. Hadir dalam rapat tersebut Menkominfo Rudiantara dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. DEWI NURITA/TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mayoritas responden Tempo.co mengatakan setuju dengan keberadaan Tim Hukum Nasional yang dibentuk pemerintah.

Baca juga: Wiranto Cerita Alasan Bentuk Tim Asistensi Hukum: Cium Bau Makar

Tim ini, yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Wiranto, bertugas mengkaji ucapan dan tindakan para tokoh terkait hasil pemilu.  

Tim akan merekomendasikan kepada polisi untuk memproses secara hukum orang-orang yang dinilai melanggar aturan.

Jumlah responden yang setuju sebanyak 1.105 orang. Sedangkan ada juga responden yang tidak setuju yaitu sebanyak 826 orang.

Pengumuman pembentukan tim pada 6 Mei 2019 mendapat beragam tanggapan dari masyarakat dan aktivis.

Baca juga: Jokowi Didesak Perintahkan Wiranto Urungkan Bentuk Tim Hukum

Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, misalnya, menilai pembentukan tim ini berbahaya. YLBHI menilai tim ini memperlihatkan sikap pemerintah yang anti-kritik.

“Pemerintah harusnya mau dikritik,” kata Asfinawati, pengurus YLBHI, di Jakarta pada 14 Mei 2019.

Menurut Asfinawati, sejak awal tim ini dibuat untuk mengawasi omongan tokoh. “Omongan itu kan kebebasan berpendapat,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, mengatakan tim bentukan Wiranto ini berpotensi bersifat diskriminatif terhadap penindakan hukum.

Baca juga: Wiranto Bentuk Tim Hukum, Luhut: Bagus Itu, Mengingatkan Orang

“Kenapa hanya kepada tokoh-tokoh tertentu saja? Hukum seharusnya diperlakukan sama kepada semua warga negara,” kata dia.

Sedangkan pengurus Amnesty International Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk memerintahkan Wiranto mengurungkan rencana pembentukan tim ini karena dianggap melanggar hukum.

Pengurus merasa khawatir tim ini akan digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.

Baca:

Soal Rencana Bikin Tim Hukum Nasional, BPN Prabowo: Copot Wiranto

“Tanpa kejelasan apa yang dimaksud ‘melanggar hukum’, upaya pengawasan itu rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah dari warga negara kepada pemerintah. Ini berpotensi menimbulkan over-kriminalisasi di Indonesia,” kata Haeril Halim dari Communications Desk, Amnesty International Indonesia, dalam siaran pers pada Kamis, 9 Mei 2019.

Kelompok masyarakat sipil mengatakan akan membentuk koalisi untuk menentang keputusan Menkopolhukam Wiranto itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

14 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Tim Hukum Amin menilai empat menteri mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan permohonannya di sidang sengketa Pilpres 2024.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


THN Amin Sebut Menteri Jokowi Menangkan Prabowo-Gibran di Sidang MK, Ini Pembelaan Stafsus Presiden

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Sebut Menteri Jokowi Menangkan Prabowo-Gibran di Sidang MK, Ini Pembelaan Stafsus Presiden

Dini Purwono mengatakan tidak ada relevansi jika pemerintah ikut dimintai keterangan sebagai pihak terkait di sidang MK.


Tim Hukum Prabowo Sebut Gugatan Pilpres Timnas AMIN dan TPN Ganjar Cacat Formil, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan (kanan) menunjukan surat permohonan setelah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Tim Hukum Prabowo Sebut Gugatan Pilpres Timnas AMIN dan TPN Ganjar Cacat Formil, Apa Maksudnya?

Di sengketa Pilpres, cacat formil merujuk pada ketaksesuaian atau kekeliruan dalam bentuk atau prosedur gugatan Pilpres yang tak memenuhi persyaratan.


Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Daniel Frits Dituntut 10 Bulan Penjara dan Denda Rp 5 Juta

9 hari lalu

Daniel Frits Maurits Tangkilisan. FOTO/facebook.com
Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Daniel Frits Dituntut 10 Bulan Penjara dan Denda Rp 5 Juta

Selain Daniel Frits, tiga warga Karimunjawa yang juga penolak tambak udang dilaporkan menggunakan UU ITE ke Polda Jateng.


Senat Kirsten Gillibrand Dicecar Gen Z Amerika Serikat soal Perang Gaza

11 hari lalu

Ekspresi anak-anak Palestina saat antre mendapatkan makanan, di tengah konflik Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 5 Maret 2024. Sejumlah anak membawa panci saat menunggu makanan yang dimasak di dapur amal di tengah kekurangan pasokan makanan. REUTERS/Mohammed Salem
Senat Kirsten Gillibrand Dicecar Gen Z Amerika Serikat soal Perang Gaza

Rapat yang dipimpin anggota Senat New York Kirsten Gillibrand pada 6 Maret 2024, direcoki Gen Z yang juga aktivis pro-Palestina


Sosok Al-Kindi yang Disebut Sebagai Filsuf Pertama dalam Peradaban Islam

11 hari lalu

Mengenal Al-Kindi, filsuf muslim yang telah menulis banyak karya dari berbagai bidang ilmu, dengan jumlah sekitar 260 judul. Foto: NU Online
Sosok Al-Kindi yang Disebut Sebagai Filsuf Pertama dalam Peradaban Islam

Mengenal Al-Kindi, filsuf muslim yang telah menulis banyak karya dari berbagai bidang ilmu, dengan jumlah sekitar 260 judul.


Shaun King Aktivis Amerika Serikat Pembela Palestina, Siapa Dia?

17 hari lalu

Shaun King. Foto : X
Shaun King Aktivis Amerika Serikat Pembela Palestina, Siapa Dia?

Siapa sebenarnya sosok Shaun King, Aktivis AS yang belakangan viral menjadi mualaf pada hari pertama Ramadan tahun ini?


Iluni UI Beberkan Kejanggalan Penanganan Perkara Daniel Frits Aktivis Penolak Tambang Udang Karimunjawa, Kasus Ditengarai Pesanan

21 hari lalu

Daniel Frits Maurits Tangkilisan. FOTO/facebook.com
Iluni UI Beberkan Kejanggalan Penanganan Perkara Daniel Frits Aktivis Penolak Tambang Udang Karimunjawa, Kasus Ditengarai Pesanan

Tim Advokasi Iluni UI menjabarkan pelanggaran & kejanggalan penanganan kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan, yang menolak tambang udang Karimunjawa.


Aktivis PETA Sela Fashion Show Victoria Beckham di Paris, Tekankan Binatang Bukanlah Mode

25 hari lalu

Aktivis PETA melakukan aksi protes di tengah pagelaran busana karya Victoria Beckham dalam Paris Fashion Week, di Prancis, 1 Maret 2024. Sejumlah aktivis dari kelompok hak-hak hewan PETA memasuki runway saat para model memperagakan koleksi gaun tipis dan mantel kotak untuk Musim Gugur/Musim Dingin rancangan Victoria Bekham. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Aktivis PETA Sela Fashion Show Victoria Beckham di Paris, Tekankan Binatang Bukanlah Mode

Para aktivis dari PETA ini datang ke fashion show dengan menggunakan kaus berwarna putih, bertuliskan Animals Aren't Fabric.