Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil 9 Anggota Pansel KPK Pilihan Jokowi

Reporter

image-gnews
Anggota Tim Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Yenti Garnasih. TEMPO/Subekti
Anggota Tim Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Yenti Garnasih. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo sudah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK). Tim itu terdiri dari sembilan orang yang akan bertugas menyaring dan memilih calon pimpinan KPK kepada presiden.

Baca juga: Kata Pukat UGM Soal Nama-nama Panitia Seleksi KPK

“Mereka akan bekerja hingga terbentuknya pimpinan KPK periode 2019-2023,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, melalui keteranang pers, Jumat, 17 Mei.

Berikut adalah profil singkat sembilan nama pansel yang ditunjuk Jokowi:

1.Yenti Garnasih

Yenti Garnasih didapuk menjadi ketua pansel calon pimpinan KPK. Ini adalah kali kedua ia menjadi pansel KPK. Sebelumnya dia adalah anggota tim 9 Srikandi Jokowi, sebutan tim pansel pada 2015 yang semua anggotanya perempuan.

Yneti adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Ia dikenal sebagai ahli hukum pertama soal tindak pidana pencucian uang dari Indonesia. Tak heran ia kerap dipanggil sebagai saksi persidangan, misalnya dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan dan kasus TPPU kes pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Bahasyim Assyifie.

2 Indriyanto Seno Adji

Jokowi memilih Indriyanto Seno Adji menjadi wakil ketua tim pansel pimpinan KPK mendampingi Yenti. Anak mantan Ketua Mahkamah Agung Oemar Seno Adji ini sudah malang melintang di dunia hukum Indonesia sebagai advokat. Ia pernah menjadi pengacara mantan Presiden Soeharto dan pengacara mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dalam kasus korupsi.

Rekam jejaknya itu memunculkan protes dari pegiat antikorupsi tatkala dirinya ditunjuk menjadi pelaksana tugas pimpinan KPK, bersama Taufiequrachman Ruki dan Johan Budi pada 2015. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai penunjukan Indriyanto tidak tepat lantaran dinilai anti-KPK. Setelah purnatugas, KPK pernah meminta masukannya terkait keabsahan panitia angket KPK di DPR saat pengusutan kasus korupsi e-KTP. Saat ini, Indriyanto menjadi anggota pakar dalam tim gabungan kasus teror Novel Baswedan bentukan polri.

3 Harkristuti Harkriswono

Sama seperti Yenti, Harkristuti juga pernah menjabat sebagai anggota pansel capim KPK pada 2015. Tuti-panggilan akrabnya-adalah seorang akademisi juga birokrat. Tuti menjabat sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Indonesia. Dan ia juga punya jabatan di Kementerian Hukum dan HAM.

Tuti menjabat sebagai Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham selama 8 tahun. Pada September 2014, ia didapuk menjadi Dirjen Administratif Hukum Umum. Enam bulan berselang, Menkumham Yasonna Laoly merotasinya ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nuansa politis kental dalam rotasi itu lantaran banyak kepengurusan partai politik, seperti PPP dan Golkar bergolak ketika Tuti menjabat Dirjen AHU.

Sebagai pakar hukum, Tuti masuk dalam Tim Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK kerap menyorot rencana revisi RKUHP itu lantaran khawatir kewenangannya akan dilemahkan dengan masuknya UU Tipikor dalam RKUHP. Tuti dalam satu kesempatan menyangkal anggapan itu.

4 Hamdi Muluk

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hamdi Muluk adalah Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Bidang keahliannya yaitu psikologi politik. Ia menulis buku Mozaik Psikologi Politik Indonesia. Dalam bukunya, pria kelahiran Sumatera Barat 53 tahun silam itu membahas budaya politik di Indonesia dan prilaku elit politik. Selain di dunia psikologi, ia juga aktif dalam kegiatan survei politik. Ia menjabat sebagai anggota dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia.

5. Marcus Priyo Gunarto

Ia adalah ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada. Disertasinya mengambil topik hukum pajak dan retribusi. Selain pengamat hukum, Marcus juga anggota tim revisi RKUHP. Selain itu, ia pernah menjadi saksi ahli persidangan, salah satunya dalam sidang praperadilan kasus mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

6. Hendardi

Hendardi adalah pendiri sekaligus Ketua Setara Institute. Setara Institute itu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang HAM, isu keberagaman dan toleransi. Namanya kerap dikutip media saat menanggapi mulai dari isu Pemilu 2019 hingga Reuni 212 dan Ijtima Ulama.

Sebelum mendirikan Setara, Hendardi aktif di Lembaga Bantuan Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai penasihat Kapolri Jenderal Tito Karnavian di bidang HAM. Sama seperti Indriyanto, Hendardi juga menjadi anggota pakar tim gabungan kasus teror Novel Baswedan bentukan Tito.

7. Al Araf

Al Araf merupakan Direktur Imparsial, LSM yang berfokus pada isu HAM dan reformasi TNI-Polri. Ia kerap mengkritisi kebijakan pemerintah pada isu tersebut, misalnya saat Jokowi berencana memasukan perwira TNI aktif ke kementerian atau rencana TNI menjadi pengajar di sekolah. Ia juga menolak pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

Pada 2012, Al Araf dinonaktifkan sebagai pengajar di Universitas Pertahanan, lantaran mengkritik kebijakan Kementerian Pertahanan dalam pembelian pesawat Sukhoi dan tank Leopard. Isu korupsi yang pernah ia soroti menyoal sektor pertahanan, yaitu pembelian alat utama sistem senjata.

8. Diani Sadia Wati

Diana Sadia Wati menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan. Ia juga mantan anggota 9 Srikandi Jokowi yang menyeleksi calom pimpinan KPK pada 2015. Alumnus Fakultas Hukum UI ini pernah menjadi anggota Lembaga Sertifikasi Profesi KPK yang memberikan masukan kepada pegawai internal KPK.

9. Mualimin Abdi

Saat ini, Mualimin menjabat Direktur Jenderal HAM Kemenkumham. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pembelaan Persidangan Kemenkumham. Karena posisinya, doktor ilmu pemerintahan ini selalu mewakili Menkumham dalam setiap pengujian UU di Mahkamah Konstitusi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Eks Penyidik KPK Beri Catatan untuk Debat Capres Cawapres: Berani Kembalikan UU KPK Lama?

12 Desember 2023

Seorang pegawai KPK Yudi Purnomo berjalan keluar sambil membawa peralatan pribadi dari meja kerjanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 16 September 2021. KPK memberhentikan 57 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat alih status menjadi ASN per 30 September 2021. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Eks Penyidik KPK Beri Catatan untuk Debat Capres Cawapres: Berani Kembalikan UU KPK Lama?

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo memberikan 4 catatan yang ingin diketahui publik soal pemberantasan korupsi dari debat capres cawapres. Apa saja?


Firli Bahuri Tersangka Pemerasan SYL, Abraham Samad: Pansel KPK dan Anggota DPR Juga Harus Tanggung Jawab

4 Desember 2023

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan IM57+ Institute, melakukan aksi mencukur rambut hingga gundul mantan pegawai KPK, Sujanarko, di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 November 2023. Dalam aksi damai ini mereka mendesak Ketua KPK, Firli Bahuri harus mengundurkan diri yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, dalam tindak pidana pemerasan terhadap Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Tersangka Pemerasan SYL, Abraham Samad: Pansel KPK dan Anggota DPR Juga Harus Tanggung Jawab

Abraham Samad ungkapkan pansel KPK dan anggota DPR yang memilih dan mengesahkan Firli Bahuri harus bertanggung jawab. Minta maaf ke publik sekarang.


Pemerintah Batal Bikin Pansel Capim KPK, IM57 Makin Curiga Ada Kepentingan 2024

10 Juni 2023

Ilustrasi KPK. ANTARA
Pemerintah Batal Bikin Pansel Capim KPK, IM57 Makin Curiga Ada Kepentingan 2024

IM57 Institute makin curiga ada kepentingan Pilpres 2024 dalam perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.


KPK Hormati Keputusan Pemerintah Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan

10 Juni 2023

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Hormati Keputusan Pemerintah Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan

KPK menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK


Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Saut Situmorang Desak Agar Pansel Segera Dibentuk

31 Mei 2023

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kedua kiri), Penyidik Senior Novel Baswedan (kedua kanan), Ketua Wadah Pegawai Yudi Purnomo (kiri), dan Penasihat KPK Sarwono Sutikno (kanan) menyalakan kembali layar penghitung waktu peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, di Lobi Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019. ANTARA
Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Saut Situmorang Desak Agar Pansel Segera Dibentuk

Saut mengatakan Presiden Joko Widodo harus turun tangan dalam polemik perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.


MK Kabulkan Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Pratikno: Pemerintah Taat Aturan

25 Mei 2023

Mensesneg Pratikno saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta. Mirza Bagaskara/Tempo
MK Kabulkan Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Pratikno: Pemerintah Taat Aturan

Mensesneg Pratikno akan mempelajari dulu amar putusan MK karena pemerintah telah membentuk panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK.


Pelanggaran Etik Irjen Firli, Hendardi: Ini kan Hukum Dipolitikin

12 September 2019

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK Yenti Garnasih bersama anggota Panitia Seleksi Hendardi saat mendengarkan jawaban dari Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023, Firli Bahuri di Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. Agenda tersebut yakni melakukan wawancara dan uji publik pada Capim KPK yang diselenggarakan pada 27-29 Agustus 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Pelanggaran Etik Irjen Firli, Hendardi: Ini kan Hukum Dipolitikin

Hendardi mengatakan yang dilakukan KPK adalah pembunuhan karakter politik Firli.


Pansel Berkukuh Ada Unsur Polisi dan Jaksa di Pimpinan KPK

9 September 2019

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel Capim KPK tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 September 2019. Pansel Capim KPK menyerahkan sepuluh nama kandidat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti
Pansel Berkukuh Ada Unsur Polisi dan Jaksa di Pimpinan KPK

Anggota Pansel Indriyanto Seno Adji meminta agar masuknya calon pimpinan KPK dari unsur kejaksaan dan kepolisian tak dianggap hal buruk.


DPR kepada Pansel KPK, Basaria dan Laode Syarif Kenapa Tak Lolos?

9 September 2019

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengumumkan 10 nama capim yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, 2 September 2019. Tempo/Friski Riana
DPR kepada Pansel KPK, Basaria dan Laode Syarif Kenapa Tak Lolos?

Politikus Gerindra ini tak ingin di antara kandidat capim ternyata ada yang tak lolos secara psikologi atau kemudian meributkan produk hukum.


Pansel Capim KPK Klaim 10 Kandidat yang Lolos Bukan Orang Titipan

9 September 2019

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengumumkan 10 nama kandidat pimpinan KPK yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, 2 September 2019. TEMPO/Friski Riana
Pansel Capim KPK Klaim 10 Kandidat yang Lolos Bukan Orang Titipan

Kalau pun ada, lanjut Yenti, 'titipan' itu tidak sampai ke Pansel dan tidak ada yang menyampaikan 'titipan' siapa dan bagaimana.