Bupati Talaud Sebut Penangkapan KPK sebagai Pembunuhan Karakter

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Kepulauan Talaud (nonaktif), Sri Wahyumi Maria Manalip, seusai menjalani pemeriksaan perdana pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Bupati Kepulauan Talaud (nonaktif), Sri Wahyumi Maria Manalip, seusai menjalani pemeriksaan perdana pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya sebagai pembunuhan karakter.

    Baca: 5 Fakta OTT Bupati Talaud: Dari Proyek Pasar hingga Pilih Tas

    "Saya merasa sebagai pembunuhan karakter, karena saya tidak pernah memegang barang bukti. Barang bukti tidak ada, saya dibawa ke sini," kata Sri Wahyumi usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.

    Hari ini, penyidik KPK memeriksa Sri Wahyumi dalam kapasitasnya sebagai tersangka suap terkait pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

    Bupati Talaud ini membantah telah menerima barang dari Bernard Hanafi Kalalo (BHK) seorang pengusaha yang juga tersangka dalam kasus tersebut. "Bernard membelikan barang itu, membelikan ya bukan memberikan, karena kalau memberikan saya sudah menerima. Saya tidak pernah menerima uang itu. Kalaupun dia memberikan itu, dia senang dengan saya, senang bukan suka. Jadi, bedakan senang dengan suka," tuturnya.

    KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus suap terkait pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara pada 30 April 2019. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud 2014-2019 itu dan Benhur Lalenoh (BNL) seorang tim sukses dari bupati dan juga pengusaha, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan tersangka pemberi adalah Bernard Hanafi Kalalo (BHK) seorang pengusaha.

    Dalam konstruksi perkara kasus itu disebutkan bahwa tim KPK mendapatkan informasi adanya permintaan fee 10 persen dari bupati melalui Benhur sebagai orang kepercayaan bupati kepada kontraktor untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Talaud.

    Benhur bertugas mencari kontraktor yang dapat mengerjakan proyek dan bersedia memberikan fee 10 persen.

    Benhur kemudian menawarkan kepada Bernard proyek di Kabupaten Talaud dan meminta fee 10 persen. Sebagai bagian dari fee 10 persen tersebut, Benhur meminta Bernard memberikan barang-barang mewah kepada Bupati Talaud Sri Wahyumi.

    Pada pertengahan April, untuk pertama kalinya Benhur mengajak Bernard untuk diperkenalkan ke Bupati Talaud. Beberapa hari kemudian berdasarkan perintah bupati melalui Benhur, Bernard diminta ikut ke Jakarta untuk mengikuti beberapa kegiatan bupati di Jakarta.

    Terkait fee yang diharuskan oleh Bupati Talaud, Benhur meminta Bernard memberi barang-barang mewah mewah sebagai bagian dari imbalan sebesar 10 persen.

    Baca: Harta Bupati Talaud Melonjak 3 Kali Lipat

    Barang dan uang yang diberikan diduga terkait dengan dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo. Diduga terdapat proyek-proyek Iain yang dibicarakan oleh Benhur yang merupakan orang kepercayaan Bupati. Adapun kode fee yang digunakan dalam perkara ini adalah DP Teknis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.