TEMPO.CO, Jakarta - Polisi menyebut ada ancaman aksi teroris pada Rabu, 22 Mei 2019. Untuk itu masyarakat diimbau tak ikut turun ke jalan pada hari itu. Seperti diketahui, pada 22 Mei 2019 Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden atau Pilpres 2019.
Baca juga: Terduga Teroris di Sukoharjo Jualan Es Dawet dan Gorengan
"Diimbau masyarakat untuk tidak turun di jalan karena ada potensi aksi teror," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal di kantornya, Jumat, 17 Mei 2019.
Iqbal mengatakan imbauan itu didasarkan pada pengakuan para terduga teroris yang ditangkap Polri baru-baru ini. Menurut Iqbal, dalam pemeriksaan mereka menyasar momentum 22 Mei 2019 untuk meledakkan bom dalam situasi keriuhan massa.
Dalam video yang ditayangkan Polri, salah terduga teroris yang ditangkap, EY, mengaku akan meletakan bom di tengah kerumunan massa saat pengumuman pemenang Pilpres 2019 oleh KPU. "Kami akan taruh bom dan meledakan itu menggunakan remote, dengan target peserta pemilu, aparat keamanan," ujar EY.
Terduga teroris lainnya, DY, menuturkan sengaja menyasar momen pesta demokrasi karena ia merasa pemilu bertentangan dengan Islam. "Event yang bagus bagi saya untuk melakukan amaliyah karena pesta demokrasi menurut keyakinan saya bertentangan dengan Islam," ucap dia dalam video.
Total, tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri telah meringkus 68 terduga teroris selama kurun waktu dari Januari hingga 17 Mei 2019. Rinciannya adalah; Januari ada empat orang, Februari satu orang, Maret 20 orang, April 14 orang, dan pada Mei ada 29 orang terduga teroris.
Baca juga: Densus 88 Bekuk Seorang Terduga Teroris di Pasar Caruban, Madiun
Dari 68 terduga teroris tersebut, delapan diantaranya meninggal. "Satu orang meledakan diri, dan tujuh sisanya terpaksa kami lakukan tindakan tegas terukur karena mengancam nyawa petugas," ucap Iqbal.
Selain itu, guna antipasi segala aksi teroris, Polri bersama TNI telah menerjunkan 32 ribu personel gabungan untuk mengamankan 22 Mei nanti. Gedung KPU dan Bawaslu pun akan menjadi prioritas utama pengamanan.
