Fadli Zon Kritik Putusan Bawaslu ke KPU Tanpa Disertai Sanksi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional  Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon berfoto bersama pendukung seusai Salat Jumat di Masjid Al Azhar,  Jakarta Selatan, Jumat, 19 April 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

    Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon berfoto bersama pendukung seusai Salat Jumat di Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, Jumat, 19 April 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU yang tidak disertai sanksi terhadap lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.

    Baca: Kubu Jokowi Anggap Ucapan Fadli Zon Menurunkan Martabat MK

    "Kalau ada masalah Situng dan hitung cepat, seharusnya ada langkah memperbaiki, berikan sanksi dong karena kesalahan itu memberikan dampak yang merusak," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.

    Dia menilai sanksi tegas harus diberikan karena kesalahan input Situng itu telah berdampak buruk atau merusak, merusak situasi, menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan kepada institusi penyelenggara pemilu.

    "Apa lantas yang dilakukan itu, bagaimana kerusakan yang ditimbulkan ini. Seharusnya ada langkah lain selain untuk memperbaiki," ujarnya.

    Bawaslu sebelumnya menyatakan KPU terbukti melanggar tata cara dan prosedur dalam melakukan input data di Situng. Ketua Majelis, Abhan di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, pada Kamis kemarin menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng.

    "Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data dalam Situng," kata Abhan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

    Baca: Disebut Tak Berguna oleh Fadli Zon, Ini Sikap Mahkamah Konstitusi

    Pada kesimpulan putusan itu disebutkan, KPU berkewajiban untuk memastikan data yang dimasukkan dalam Situng adalah data yang valid, telah terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Bawaslu juga menilai Situng merupakan prinsip keterbukaan informasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Skenario Satu Arah Pada Arus Mudik 2019 di Tol Jakarta - Cikampek

    Penerapan satu arah ini dilakukan untuk melancarkan arus lalu lintas mudik 2019 dengan memanfaatkan jalur A dan jalur B jalan Tol Jakarta - Cikampek.