Usulan Kabinet Zaken, Golkar Klaim Punya Banyak Ahli

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres nomor urut 01 Jokowi berfoto dengan pengunjung saat mengunjungi Mal Paskal Hyper Square, Bandung, Sabtu 10 November 2018. Pada kesempatan tersebut, Jokowi didampingi pengurus TKN, di antaranya, Ketua TKN Erick Thohir, Dewan Penasehat TKN Airlangga Hartanto, dan Dewan Pengarah TKN Pramono Anung. ANTARA

    Capres nomor urut 01 Jokowi berfoto dengan pengunjung saat mengunjungi Mal Paskal Hyper Square, Bandung, Sabtu 10 November 2018. Pada kesempatan tersebut, Jokowi didampingi pengurus TKN, di antaranya, Ketua TKN Erick Thohir, Dewan Penasehat TKN Airlangga Hartanto, dan Dewan Pengarah TKN Pramono Anung. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku tak terlalu khawatir dengan usulan kabinet seluruhnya diisi sosok profesional atau zaken kabinet. Ia mengatakan kader Golkar juga merupakan ahli di bidangnya masing-masing.

    Baca: Fraksi Golkar DPR Tolak Usul Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

    "Kalau Golkar banyak ahli, tetapi juga punya kemampuan politik," kata Airlangga saat ditemui di Istana Negara, Kamis, 16 Mei 2019.

    Saat ini, Presiden Joko Widodo menempatkan 14 politikus di kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Kerja. Sebanyak 20 kursi menteri sisanya diisi oleh tokoh nonpartai.

    Golkar menempatkan tiga kadernya di kabinet. Mereka adalah Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial, dan Airlangga sendiri sebagai Menteri Perindustrian.

    Usulan zaken kabinet muncul saat Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.

    Salah satu Dewan Pengarah BPIP, Ahmad Syafii Maarif alias Buya Syafii, mengatakan zaken kabinet yang ia maksud tak berarti melarang sosok dari partai politik untuk masuk ke kabinet. Namun ia sekedar menyarankan partai memberi sejumlah nama yang jadi nominasi menteri dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada presiden. "Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," kata Buya Syafii.

    Baca: Nusron Wahid Diperkirakan akan Melenggang Lagi ke Senayan

    Dalam sejarah pemerintah Indonesia, zaken kabinet sudah tiga kali diterapkan. Pertama kali dilakukan saat Kabinet Natsir pada 1950 hingga 1951, kedua pada Kabinet Wilopo pada 1952 hingga 1953, dan terakhir pada Kabinet Djuanda pada 1957 hingga 1959.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.