Jaga KPU, Wiranto Minta TNI-Polri Pakai Pentungan, Bukan Senapan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wiranto. ANTARA/Nova Wahyudi

    Wiranto. ANTARA/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memerintahkan personel TNI dan Polri tak menggunakan senapan saat mengamankan aksi massa pada 22 Mei mendatang. Dia menyarankan tentara dan polisi menggunakan pentungan saja.

    Baca: Wiranto Beberkan 4 Cara Redam Konflik saat Unjuk Rasa 22 Mei

    "Kalau 1998 dulu enggak, senapan dipakai, pakai peluru hampa. Lawannya pakai peluru tajam bunuhin orang. Sekarang enggak, senapan simpen aja. Pakai pentungan aja. Itu pun kalau perlu aja dipakai," ujar Wiranto di Hotel Paragon, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2019.

    Massa pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo - Sandiaga berencana melakukan unjuk rasa saat pengumuman rekapitulasi hasil pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum. Elemen masyarakat yang lain juga akan melakukan aksi di depan KPU untuk mengamankan gedung tersebut dari para pengunjuk rasa.

    Wiranto mengatakan KPU dan Bawaslu nantinya juga akan dijaga pasukan yang disebut Asmaul Husna. "Pakai baju putih saja, jadi kalau di sana takbir, sini takbir juga. Kita rangkul-rangkulan aja supaya enggak ada konflik," ujar dia.

    Pasukan Asmaul Husna ini awalnya dibentuk oleh Brimob Polri menjelang Aksi Bela Islam pada 4 November 2016. Pasukan itu juga diturunkan saat mengawal massa aksi di gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu. 

    Menurut dia, pencegahan penumpukan massa ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang memungkinkan terjadi kerusuhan.

    Baca: Wiranto Perintahkan Pangdam dan Kapolda Cegah Massa ke Jakarta

    Selain itu, dia juga meminta Panglima Kodam atau Pangdam dan Kapolda untuk mencegah massa ke Jakarta, mengingat ada potensi aksi massa saat pengumuman hasil rekapitulasi pemilu pada tanggal 22 Mei mendatang.

    "Supaya enggak terjadi penumpukan di daerah, saya perintahkan pangdam dan Kapolda, jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta. Selesaikan masalah di sana," ujar Wiranto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.