Wiranto Beberkan 4 Cara Redam Konflik saat Unjuk Rasa 22 Mei

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat menghadiri acara Rakortas Penanganan konflik sosial di Hotel Paragon, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2019. Dewi Nurita/TEMPO

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat menghadiri acara Rakortas Penanganan konflik sosial di Hotel Paragon, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2019. Dewi Nurita/TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membeberkan beberapa cara meredam potensi konflik yang dinilai bisa terjadi saat pengumuman rekapitulasi suara pemilu pada 22 Mei 2019. Pada hari itu, kubu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengancam akan melakukan aksi massa jika pasangan usungan Ijtima' Ulama GNPF itu dinyatakan kalah dalam pemilihan presiden 2019.

    Simak: Wiranto Perintahkan Pangdam dan Kapolda Cegah Massa ke Jakarta

    Wiranto menyebut, dirinya sudah menyiapkan langkah-langkah menghadapi ancaman massa menduduki KPU dan Bawaslu dan potensi konflik dengan aparat keamanan. "Itu sudah coba kami netralisir dengan baik. Misalnya, pertama, saya sudah perintahkan polisi atau tentara, simpan senapan," ujar Wiranto di Hotel Paragon, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2019.

    Kedua, ujar Wiranto, dirinya juga telah meminta jajaran kepolisian menurunkan pasukan Asmaul Husnah, jika terjadi demonstrasi besar-besaran pada hari itu. "Mereka akan menjaga KPU dan Bawaslu pakai baju putih. Jadi kalau di sana takbir, di sini takbir. Kita rangkul-rangkulan saja," ujar Wiranto.

    Pasukan Asmaul Husna ini awalnya dibentuk oleh Brimob Polri menjelang Aksi Bela Islam pada 4 November 2016 silam. Pasukan itu juga diturunkan saat mengawal massa aksi di gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu.

    Langkah ketiga, ujar Wiranto, untuk mencegah terjadinya penumpukan massa dari daerah ke Jakarta, dia memerintahkan Pangdam dan Kapolda, tidak membiarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta.

    "Mereka harus menjelaskan ke masyarakat bahwa tidak perlu ke Jakarta. Pemilu sudah selesai, sudah ada hasilnya. Percuma sampean ke sana, puasa lagi, sahurnya di mana, bukanya di mana tidak jelas. Mereka mikir pasti," kata Wiranto.

    Selain langkah pencegahan pada hari-H tersebut, Wiranto beberapa hari yang lalu juga telah membentuk tim asistensi hukum. Menurut Wiranto, tim ini, ujar dia, telah membantu proses hukum orang-orang yang dinilai bisa memprovokasi massa pada tanggal 22 Mei tersebut.

    Simak: Tim Asistensi Hukum Dikritik, Wiranto: Saya Cuek Bebek Saja

    Menurut Wiranto, segala hal yang berpotensi memicu konflik sosial pasca pemilu 2019, harus bisa diredam agar tidak berubah menjadi konflik nasional. "Kalau konflik nasional terjadi, maka mengganggu stabilitas keamanan nasional. Sial-sialnya kita bisa pecah sebagai bangsa," ujar Wiranto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.