Bupati Bogor Minta Masyarakat Tak Terlibat People Power

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penjual kaos

    Penjual kaos "people power" mencoba meraup berkah di antara demo massa PA 212, GNPF dan FPI di Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat 10 Mei 2019 /TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Bogor Bupati Bogor, Ade Yasin, meminta masyarakatnya tidak terlibat people power saat pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 22 Mei 2019.

    Baca: Petinggi dan Tokoh Agama Jember Tolak People Power

    "Tidak perlu lagi seperti yang ada di berita, people power. People power itu waktu kita menyalurkan hak suara pada 17 april 2019, itu people power," kata Ade Yasin seusai menghadiri Multaqo Ulama di Aula Tegar Beriman, Cibinong Kabupaten Bogor, Kamis, 17 Mei 2019.

    Meski begitu, ia mengaku tetap berkoordinasi dengan Kepolisian maupun TNI untuk mengantisipasi adanya gerakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.

    "Alhamdulillah Kabupaten Bogor sangat aman, nyaman dan kondusif. Kita percaya pada penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu," ujarnya.

    Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, semestinya masyarakat Bogor menjadikan ia bersama Wakilnya, Iwan Setiawan yang berasal dari Partai Gerindra sebagai contoh kerukunan. Karena, meski keduanya berbeda pilihan dalam kontestasi Pilpres 2019, tapi Ade menganggap hubungannya dengan Iwan selalu harmonis.

    Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, Mukri Aji, mengatakan Multaqo ulama ini menghasilkan delapan poin pesan damai.

    Simak juga: Pengamat: Penggaungan People Power Hanya Bentuk Kegenitan Politik

    "Kita hargai dan hormati keputusan politik rakyat, serta menjaga atau mengawal proses politik atau tahapan pemilu tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada secara damai, konstitusional, aman dan tertib demi kesinambungan pembangunan nasional," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.